Please Enable JavaScript!
Mohon Aktifkan Javascript![ Enable JavaScript ]

Tax Amnesty ILC TV One oleh Perwakilan Muhammadiyah

Pada program Debat ILC TV One edisi 30 Agustus 2016 dengan tema "Tax Amnesty: Yang Untung & Yang Resah" sedikit banyak memberikan pandangan untuk saya pribadi bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan aturan Tax Amnesty ini. Jujur saja beberapa kali saya harus mengernyitkan dahi dan mengelus dada ketika apa yang dipaparkan oleh narasumber sudah melenceng dari aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Karena panjangnya pembahasan kali ini, akan kami kupas dalam beberapa artikel. Dan untuk artikel pertama ini akan kami bahas terkait dengan gugatan yang rencananya akan dilayangkan oleh PP Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah Gugat Tax Amnesty ke MK

Kurang lebih seperti itu lah pemberitaan di media masa akhir-akhir ini. Anda bisa googling terlebih dahulu dan membaca beberapa artikel terkait dengan pemberitaan tersebut, kemudian Anda boleh melanjutkan membaca tanggapan kami di sini.

Dalam debat ILC, perwakilan PP Muhammaduyah bapak Syaiful Bakhri menyatakan bahwa Undang-Undang Tax Amnesty sudah menabrak aturan perundang-undangan yang lain yaitu terkait dengan korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Uang-uang hasil kejahatan tersebut akan aman ketika seseorang mengikuti Tax Amnesty. Apakah benar seperti itu?



Tanggapan Kami

Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sudah ada saat acara debat ILC tersebut berlangsung. Intinya adalah Tax Amnesty tidak dapat menghapus atau menghilangkan pidana selain pidana di bidang perpajakan. Selain itu, dalam Undang-Undang Tax Amnesty juga telah disebutkan tentang kerahasiaan data Wajib Pajak atas harta yang dilapor. Mekanisme di lapangan pun sama, pegawai pajak tidak diperbolehkan untuk menanyakan asal usul dari harta yang dilaporkan Wajib Pajak. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa dengan mengikuti Tax Amnesty dapat menghilangkan tidak pidana lain jelas sudah tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Tax Amnesty.

Dalam Undang-Undang Tax Amnesty Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa
Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Yang dipertegas dalam Undang-Undang Tax Amnesty Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kemudian dilanjutkan dengan kerahasiaan data harta yang dilaporkan Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty Pasal 20 menyatakan bahwa
Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan,  penyidikan,  dan/atau  penuntutan  pidana terhadap Wajib Pajak
Dasar Aturan: Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

http://www.pajakbro.com/

Baca Artikel PajakBro tanpa ribet cukup via Email!