Tax Amnesty Atau Pembetulan SPT Ada Konsekuensinya (Pasal 18 UU Tax Amnesty)


Jika Anda sudah membaca ulasan kami pada artikel berikut Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, seharusnya Anda sudah mendapat gambaran apa yang perlu Anda lakukan. Namun yang perlu Anda tahu, setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing. Agar Anda lebih mantap dalam memutuskan, mari kita bahas bersama konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja.

Konsekuensi Ikut Tax Amnesty

Ketika Anda sudah ikut program Tax Amnesty maka permasalahan perpajakan yang Anda alami dari tahun 2015 dan sebelumnya dianggap selesai (Baca: Keuntungan Tax Amnesty). Namun jika Anda tidak melaporkan seluruh harta yang Anda miliki secara benar, maka konsekuensinya sangat berat.

Pada pasal 18 Ayat 1 UU Tax Amnesty yang disebutkan
Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Yang kemudian dilanjutkan pada pasal 18 Ayat 3 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Yang artinya bahwa, jika dalam penyampaian SPH ternyata masih ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam permohonan TAx Amnesty maka atas harta tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%-30% untuk orang pribdai dan 25% untuk badan usaha dan masih ditambah sanksi sebesar 200% dari kekurangan pajak tersebut.

Konsekuensi Pembetulan SPT Tahunan

Jika Anda memutuskan untuk tidak menyampaikan permohonan Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan maka konsekuensinya pun masih ada. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 dan 4 UU Tax Amnesty.

Pasal 18 Ayat 2 UU Tax Amnesty
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 18 Ayat 4 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti yang sudah saya singgung dalam artikel ini Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, jika ternyata kantor pajak menemukan data bahwa ada harta yang belum dilapor dalam SPT Tahunan maka otomatis atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Anda Tidak Perlu Takut

Ketentuan dalam Undang-Undang Tax Amnesty memang sedikit terlihat mengintimidasi. Yang paling penting adalah Anda tahu posisi Anda saat ini. Jika Anda merasa selama ini belum membayar pajak dengan benar maka ikut lah Tax Amnesty dan bayar lah uang tebusan dengan benar.

Namun jika Anda sudah merasa membayar pajak dengan benar dan masih ada harta yang belum Anda laporkan dalam SPT Tahunan maka Anda cukup laporkan Pembetulan SPT Tahunan. Dengan demikian tidak ada pajak yang harus Anda bayar kembali.

Dan sekali lagi kami ingatkan, Tax Amnesty adalah hak bukan kewajiban. Anda bebas untuk ikut atau tidak. Anda pun saat ini sudah tahu konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja.

Sampaikan pertanyaan di kolom komentar dibawah. Pertanyaan akan kami jawab pada pukul 20.00 - 23.00. Untuk jawaban cepat silahkan hubungi Kring Pajak (021) 1500200

Sampaikan pertanyaan di kolom komentar dibawah. Pertanyaan akan kami jawab pada pukul 20.00 - 23.00. Untuk jawaban cepat silahkan hubungi Kring Pajak (021) 1500200
EmoticonEmoticon