Tax Amnesty Bukan Kewajiban

Tax Amnesty Adalah...

31 Desember 2016 merupakan batas akhir periode II untuk program Tax Amnesty. Sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang ragu untuk ikut serta dalam program ini atau tidak, Faktanya masih banyak yang menganggap Tax Amnesty ini merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Bahkan lebih parahnya lagi di banyak media online diberitakan bahwa DJP secara "terpaksa" menyisir lapisan masyarakat bawah untuk ikut Tax Amnesty.

Yang perlu diluruskan di sini adalah Tax Amnesty bukan lah kewajiban. Sebaliknya, Tax Amnesty adalah hak yang boleh diambil bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Karena Tax Amnesty adalah hak, maka Anda boleh memilih untuk ikut atau tidak.

Menafsirkan Undang-Undang

Sebenarnya kami secara pribadi cukup kagum dengan antusiasme masyarakat terkait Tax Amnesty ini. Betapa tidak, dasar hukum Tax Amnesty adalah Undang-Undang dan masyarakat banyak yang menafsirkan isi dari Undang-Undang tersebut.

Padahal Undang-Undang Pajak bukan lah bacaan yang mudah untuk dipahami, apalagi yang masih awam. Jadi, sangat wajar jika banyak sekali kesalahpahaman tentang penafsiran Tax Amnesty ini. Dan di era media sosial saat ini, kesalahan tafsir ini cepat sekali tersebar.

Paham Tax Amnesty

Untuk lebih memahami Tax Amnesty Anda juga harus membaca aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, berikut adalah aturan terkait Tax Amnesty selain dari Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan

  1. Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
  2. Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak 
  3. Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  4. Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak 
  5. Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 6 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
  6. Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  7. Nomor 142/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
  8. Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  9. Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/.2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Menimbang dalam Rangka Pengampunan Pajak


Keputusan Menteri Keuangan

  1. Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  2. Nomor 658/KMK.03/2016 tentang Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak


Peraturan Direktur Jenderal Pajak

  1. Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  2. Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak 
  3. Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  4. Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak 
  5. Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
  6. Nomor PER-12/PJ/2016 tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  7. Nomor PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan
  8. Nomor PER-14/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan
  9. Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cra Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu 
  10. Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  11. Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak 
  12. Nomor PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan 
Seluruh aturan di atas bisa di download di halaman berikut http://www.pajak.go.id/amnestipajak

Sampaikan pertanyaan di kolom komentar dibawah. Pertanyaan akan kami jawab pada pukul 20.00 - 23.00. Untuk jawaban cepat silahkan hubungi Kring Pajak (021) 1500200

Sampaikan pertanyaan di kolom komentar dibawah. Pertanyaan akan kami jawab pada pukul 20.00 - 23.00. Untuk jawaban cepat silahkan hubungi Kring Pajak (021) 1500200
EmoticonEmoticon