Tampilkan posting dengan label Cara Menghitung Pajak. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Cara Menghitung Pajak. Tampilkan semua posting

Cara Menghitung PTKP Terbaru 2017

Cara Menghitung PTKP Terbaru Update 2017

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan asumsi DJP atas penghasilan yang benar-benar Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda selama satu tahun, sehingga atas penghasilan tersebut dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan unsur terpenting dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan PTKP merupakan pengurang terbesar atas penghasilan Anda pada tahun pajak yang bersangkutan.

Besarnya PTKP akan disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara pada tahun yang bersangkutan dan dapat diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga besarnya PTKP belum tentu sama untuk tiap tahunnya (Baca: Tarif PTKP Tahun 2001 sampai tahun 2016). Dan selama aturan atas PTKP belum diubah, maka tarif PTKP yang berlaku adalah tarif yang terakhir ditetapkan.

Cara Menghitung PTKP

Untuk Menghitung PTKP yang perlu dilihat adalah status dan tanggungan yang dimiliki oleh pemegang kartu NPWP. Dan perlu saya tegaskan kembali di sini, DJP melihat sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga secara aturan umum, satu keluarga hanya boleh memiliki satu NPWP.

Dalam kasus tertentu suami dan istri masing masing memiliki kartu NPWP maka beban atas PTKP diberikan kepada suami, dan PTKP untuk istri "dianggap" belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Misalkan saja, Anda (suami) dan istri Anda memiliki seorang anak, maka status atas PTKP Anda adalah K/1 (kawin dengan 1 tanggungan) sementara istri Anda berstatus TK/0.

Kode status untuk PTKP dibagi menjadi dua yaitu status pernikahan dan tanggungan. Untuk status pernikahan diberi kode TK untuk Tidak Kawin, dan kode K untuk Kawin. Sementara tanggungan diberi kode angka yaitu 0, 1, 2, dan maksimal 3. Sebagai contoh jika seorang suami dengan 1 anak maka kode PTKP nya adalah K/1. Namun jika anaknya 5 maka tidak boleh ditulis K-5, maksimal hanya 3 tanggungan, jadi statusnya adalah K-3.

Sehingga kode-kode PTKP yang berlaku adalah
  1. Status Lajang (TK)  ~ TK/0 , TK/1 , TK/2 , TK/3
  2. Status Menikah (K) ~ K/0 , K/1 , K/2 , K/3
  3. Status PTKP Digabung (K/I) ~ K/I/0 , K/I/1 , K/I/2 , K/I/3 
Agar status pernikahan atau status tanggungan dapat diperhitungkan dalam PTKP, maka status tersebut sudah berubah sejak tahun pajak sebelumnya. Jika Anda memiliki anak pada tanggal 2 Januari 2015, maka tanggungan atas anak tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam tanggungan PTKP 2015

Contoh Kasus Perhitungan PTKP

Misalkan Budi adalah seorang pria lajang. Maka kode PTKP yang digunakan adalah TK/0 sebagai kode dasar perhitungan. Sesuai dengan PTKP 2016, untuk TK/0 berlaku angka Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tanggungan diberi penambahan sebessar Rp 4.500.000. Jika Budi akhirnya menemukan dambaan hati dan menikah maka status berubah menjadi K/0 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 = Rp 58.500.000.

Dengan pernikahan yang membahagiakan ini akhirnya Budi memiliki satu anak maka statusnya naik menjadi K/1 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000 = Rp 63.000.000.

Dengan memiliki anak, kebutuhan rumah tangga meningkat, sehingga keadaan memaksa sang Istri untuk bekerja dan ber-NPWP. Jika perhitungan pajak penghasilan mereka digabungkan maka otomatis status PTKP nya adalah K/I/1 (K/1 + TK/0) sehingga besarnya PTKP yang dia dapat gunakan adalah Rp 63.000.000 + Rp 54.000.000 = Rp 117.000.000.

Penghasilan Dibawah PTKP

Banyak yang bertanya tentang penghasilan dibawah PTKP. Untuk mempermudah pemahaman mari kita buat sebuah kasus. Anggap saja saat masih lajang Budi adalah seorang pegawai bank dengan gaji Rp 4.000.000 per bulan. Maka dalam satu tahunnya penghasilan Budi adalah Rp 4.000.000 x 12 = Rp 48.000.000.

Berdasarkan PTKP 2016, status Budi adalah TK/0 dengan PTKP sebesar Rp 54.000.000. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari besarnya PTKP. Karena Gaji - PTKP kurang dari "0", maka atas penghasilan Budi tidak ada yang dipotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.

Perhitungan pajak penghasilan diatas PTKP pernah saya buatkan artikel tersendiri, namun dalam perhitungannya masih menggunakan PTKP 2015. Untuk perhitungan pajak penghasilan nya bisa Anda pelajari di artikel berikut Perhitungan Gaji di atas PTKP.
Tarif PTKP terbaru mengacu pada aturan yang terakhir ditetapkan. Sehingga untuk tahun 2017 ini tarif PTKP nya masih menggunakan tarif PTKP 2016 dasar aturannya adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Tarif PTKP 2001 Sampai 2016 Dan Tanggal Mulai Berlakunya

Pada beberapa tahun ini DJP cukup aktif dalam mengoreksi besarnya PTKP. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyesuaian PTKP yang dilakukan pemerintah setelah tahun 2008. Jika melihat tahun-tahun sebelumnya,  PTKP biasanya diubah bersamaan dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, yang artinya volume perubahannya tidak terlalu sering.

Terhitung sejak tahun 1983 hingga 2008 Undang-undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa PTKP dalam jangka waktu 25 Tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Namun sejak tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah PTKP dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.
Undang-Undang Pajak Penghasilnan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Kemudian disusul di tahun 2015 keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Dan terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah merencakan untuk kembali mengoreksi besarnya PTKP. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak tiga kali. Berikut ini adalah Tarif PTKP yang berlaku dari tahun 2001 hingga tahun 2016.

PTKP 2001 s.d. 2008

Dasar tarif PTKP 2001 - Undang Undang  Nomor 17 TAHUN 2000
Efektif berlaku tarif PTKP 2001 per tanggal 1 Januari 2001
PTKP Tahun 2001

PTKP 2009

Dasar tarif PTKP 2009 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2009 per tanggal 1 Januari 2009
PTKP Tahun 2009

PTKP 2010

Dasar tarif PTKP 2010 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2010 per tanggal 1 Januari 2010
PTKP Tahun 2009

PTKP 2011

Dasar tarif PTKP 2011 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2011 per tanggal 1 Januari 2011
PTKP Tahun 2009

PTKP 2012

Dasar tarif PTKP 2012 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2012 per tanggal 1 Januari 2012
PTKP Tahun 2009

PTKP 2013

Dasar tarif PTKP 2013 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012
Efektif berlaku tarif PTKP 2013 per tanggal 1 Januari 2013
PTKP Tahun 2013

PTKP 2014

Dasar tarif PTKP 2014 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012
Efektif berlaku tarif PTKP 2014 per tanggal 1 Januari 2013
PTKP Tahun 2013

PTKP 2015

Dasar tarif PTKP 2015 - PMK Nomor 122/PMK.010/2015
Efektif berlaku tarif PTKP 2015 per tanggal 1 Januari 2015
PTKP Tahun 2015

PTKP 2016

Dasar tarif PTKP 2016 - PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Efektif berlaku tarif PTKP 2016 per tanggal 1 Januari 2016
PTKP Tahun 2016

Cara Lapor dan Bayar NPWP #PahamPajak

http://www.pajakbro.com/

Lapor dan Bayar NPWP adalah hal yang kurang wajar ketika dilayangkan ke petugas pajak. Tentu saja. Saya pun sempat mengernyitkan dahi ketika ratusan orang menanyakan hal ini. Untuk itu mari kita kupas bersama tentang Lapor dan Bayar NPWP. Namun saya sarankan, sebelum Anda melanjutkan membaca, lebih baik Anda baca dulu artikel saya tentang Tinggal di Indonesia Tidak Gratis. Jika sudah, mari kita mulai.

Lapor NPWP, Bayar NPWP

Kami sering mendapat pertanyaan, Bagaimana cara lapor NPWP, Bagaimana cara bayar NPWP. Biasanya orang yang menanyakan hal ini saya pastikan belum pernah baca artikel kami tentang Pengetahuan Dasar terkait Kartu NPWP. Artikel tersebut adalah artikel paling dasar ketika Anda sudah memiliki NPWP. Yang selanjutnya sudah saya sambung pada artikel Kewajiban Setelah Memiliki NPWP.

Jika dua artikel itu sudah Anda baca, dapat saya pastikan Anda tidak akan menanyakan bagaimana cara lapor atau bayar NPWP karena NPWP sendiri hanya lah sebuah kartu. Tidak lebih dari itu. Yang terpenting dalam kartu NPWP adalah nomor yang tertera dalam kartu tersebut. Itu lah nomor NPWP. Nomor ini lah yang berisi data diri Anda. Data pembayaran pajak Anda. Data pelaporan pajak Anda. Dan seluruh data perpajakan Anda.

Dengan kecanggihan teknologi dan informasi saat ini, nomor NPWP yang Anda miliki sudah terhubung dengan nomor KTP Anda. Sehingga jika secara tidak sengaja Anda menghilangkan kartu NPWP Anda, kantor pajak bisa membuat ulang kartu tersebut berdasarkan KTP yang Anda miliki. Dengan sistem ini pula setiap orang hanya bisa memiliki satu kartu NPWP.
Istilah lapor atau bayar NPWP bukan lah kata yang tepat ketika berhadapan dengan administrasi perpajakan. Istilah yang lebih tepat adalah Lapor Pajak dan Bayar Pajak. Jenis pelaporan pajak ada dua yaitu lapor pajak bulanan dengan SPT Masa dan lapor pajak tahunan dengan SPT Tahunan.

Sementara untuk bayar pajak, ada ketentuan sendiri terkait dengan jenis pajak dan lain lain. Yang secara sederhana bisa kami jelaskan, ada jenis pajak yang Anda bayar bersifat final dan tidak final. Untuk pajak final akan dianggap selesai ketika Anda bayar pajak tersebut. Sementara yang tidak final akan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak sebagai kredit pajak.

Belum paham penjelasan ini? Saya sarankan Anda langsung berkonsultasi dengan konsultan pajak gratis yang di sedikan oleh kantor pajak. (Baca: Konsultan Pajak Gratis)

Bukan Lapor NPWP dan Bayar NPWP

Jadi seperti itulah penjelasan saya tentang "Cara Lapor dan Bayar NPWP". Saya sangat berharap tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Jika Anda mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak saya sangat menyarankan untuk datang langsung ke kantor pajak untuk mendapat pengarahan. Namun jika Anda cukup sibuk atau masih malu-malu bertemu dengan pegawai pajak, kami akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.

Menghitung PPh Pasal 21 dengan PTKP 2013

Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2013

Perubahan yang dimaksud dalam ulasan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kali ini hanya pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk tatacaranya masih sama dengan metode perhitungan lama sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa pada Januari 2013, PTKP mengalami kenaikan. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan.

Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah
  1. pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
  2. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
  3. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Menghitung PPh Pasal 21 dengan PTKP 2013

Contoh Kasus Pajak Penghasilan Pasal 21

Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Penutup

Jadi seperti itu lahCara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan PTKP Terbaru. Semoga penjelasan tersebut dapat Anda pahami. Untuk memperlajari objek Pajak PPh pasal 21 secara luas silahkan baca artikel saya tentang Apa Saja Pengasilan yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21?

PTKP 2016 / PTKP 2017 | PTKP Terbaru Berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016

Untuk PTKP tahun 2001 hingga 2016 bisa Anda lihat di artikel berikut PTKP Tahun 2001 Hingga 2016 (Lengkap dengan Aturanya)

Tarif PTKP 2017 masih sama dengan PTKP 2016. Aturan tarif PTKP 2017 mengacu pada peraturan pajak PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Yang perlu dipahami adalah tarif PTKP tidak selalu naik setiap tahunnya. Termasuk juga untuk PTKP tahun 2017 ini masih mengacu pada tarif lama yaitu PTKP 2016.

Kenaikan PTKP 2016 terbilang cukup cepat mengingat pada tahun 2015 pemerintah juga sempat menaikkan besarnya tarif PTKP. Kenaikan PTKP 2016 ini tentu merupakan kabar baik, karena dengan demikian pajak penghasilan yang dipotong untuk karyawan menjadi lebih kecil. Selain itu, aturan PTKP terbaru ini berlaku surut untuk tahun 2016. Yang artinya perhitungan PTKP 2016 ini berlaku dari Januari 2016.

Dikarenakan aturan PTKP 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016 (22 Juni 2016), maka atas kelebihan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang sudah terlanjur dipotong sejak januari hingga juni 2016 dapat dikreditkan, sehingga untuk bulan juli-desember 2016 PPh Pasal 21 harus disesuaikan agar pada akhir tahun tidak terjadi lebih bayar.

Kenaikan PTKP 2016

PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015. Jika pada PTKP tahun 2015 untuk pegawai dengan status TK/0 PTKP-nya sebesar Rp 36.000.000 maka untuk tahun 2016 ini PTKP naik menjadi Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tambahan tanggungan akan mendapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Berikut ini adalah tabel kenaikan PTKP 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016
http://www.pajakbro.com/

Tarif PTKP 2016 (dan PTKP 2017)

Berdasarkan tabel di atas, maka tarif PTKP 2016 (dan PTKP 2017) yang berlaku adalah
http://www.pajakbro.com/
PENTING! Tarif PTKP yang berlaku untuk wanita kawin adalah TK/0. Hal ini dikarenakan beban atas tanggungan sudah dibebankan ke suami.

Bagi yang kurang paham dengan table di atas, silahkan baca artikel saya tentang Cara Menghitung PTKP Lengkap dengan Contohnya. Dasar hukum atas kenaikan PTKP adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Informasi lebih lengkap terkait berlakunya PTKP 2016 bisa Anda baca di sini Siaran Pers Ditjen Pajak atas Kenaikan PTKP 2016

Kesimpulan

Aturan tentang tarif PTKP terbaru yang saat ini berlaku adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Sebelum keluar tentang aturan tarif PTKP pengganti, maka otomatis yang digunakan adalah aturan yang terakhir keluar.

Bagi Anda yang sedang mencari tarif PTKP 2017 atau tahun selanjutnya, selama belum ada pengganti PMK Nomor 101/PMK.010/2016 maka tarif yang digunakan adalah tarif PTKP 2016.

Gaji di Bawah 3 Juta Tidak Perlu Bayar Pajak

Salam Hangat

Saya sering mendengar pertanyaan bernada "takut" ketika seseorang mau membuat NPWP. "Nanti saya bayar pajaknya berapa?" Pertanyaan ini lumrah ditanyakan oleh pegawai baru di instansi atau perusahaan. Ok, mari kita Bahas!!!

PTKP

Pernahkah Anda mendengar istilah PTKP? PTKP merupakan kependekan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP merupakan alasan Anda untuk tidak takut membuat NPWP. Jadi dalam perhitungan pajak, ada sejumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak.

Besarnya penghasilan yang tidak diperhitungkan pajaknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah Rp 36.000.000 per tahun, atau Rp 3.000.000 per bulan, dan ditambah Rp 3.000.000 lagi untuk setiap tanggungan yang dimiliki. Dengan kata lain, jika Anda seorang karyawan dengan gaji di bawah Rp 3.000.000 per bulan maka atas gaji Anda tidak ada pajak yang harus dibayar.

Update
PTKP 2016 Naik menjadi Rp 4.500.000 per bulan. Sehingga gaji di bawah itu tidak dipotong pajak penghasilan. Selengkapnya baca di sini PTKP 2016 Terbaru Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 (PDF)

Berapa yang Saya Bayar

Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut contoh perhitungan pajak dari PER - 32/PJ/2015

Gaji di Bawah 3 Juta Tidak Bayar Pajak
Dari penjelasan perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa jika gaji Anda Rp 3.750.000 per bulan, maka pajak yang Anda bayarkan sebesar Rp 10.625 per bulan.

PTKP Tidak Berlaku Untuk Wiraswasta

Perhitungan pajak dengan PTKP ini hanya berlaku untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan. Namun jika pekerjaan Anda sebagai pemilik usaha, maka perhitungan pajaknya menggunakan aturan PP 46 Tahun 2013 yaitu pajak sebesar 1% dari omzet kotor.