Tampilkan posting dengan label Tax Amnesty. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Tax Amnesty. Tampilkan semua posting

Tidak Ikut Tax Amnesty? Pahami Pasal 18 UU Tax Amnesty!

Tidak Ikut Tax Amnesty

Tidak Ikut Tax Amnesty? Itu adalah pilihan Anda. Jika Anda sudah membaca ulasan kami pada artikel berikut Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, seharusnya Anda sudah mendapat gambaran apa yang perlu Anda lakukan. Namun yang perlu Anda tahu, setiap pilihan untuk ikut Tax Amnesty dan tidak ikut Tax Amnesty memiliki konsekuensi masing-masing.

Agar Anda lebih mantap dalam memutuskan, mari kita bahas bersama konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja.

Konsekuensi Ikut Tax Amnesty

Ketika Anda sudah ikut Tax Amnesty maka permasalahan perpajakan yang Anda alami dari tahun 2015 dan sebelumnya dianggap selesai (Baca: Keuntungan Tax Amnesty). Namun jika Anda tidak melaporkan seluruh harta yang Anda miliki secara benar, maka konsekuensinya sangat berat.

Pada pasal 18 Ayat 1 UU Tax Amnesty yang disebutkan
Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Yang kemudian dilanjutkan pada pasal 18 Ayat 3 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Yang artinya bahwa, jika dalam penyampaian SPH ternyata masih ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam permohonan Tax Amnesty, maka atas harta tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%-30% untuk orang pribadi dan 25% untuk badan usaha dan masih ditambah sanksi sebesar 200% dari kekurangan pajak tersebut.

Konsekuensi Tidak Ikut Tax Amnesty (Pembetulan SPT Tahunan)

Jika Anda memutuskan untuk tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan maka konsekuensinya pun masih ada. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 dan 4 UU Tax Amnesty.

Pasal 18 Ayat 2 UU Tax Amnesty
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 18 Ayat 4 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti yang sudah saya singgung dalam artikel ini Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, jika ternyata kantor pajak menemukan data bahwa ada harta yang belum dilapor dalam SPT Tahunan maka otomatis atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ikut atau Tidak Ikut Tax Amnesty Adalah Pilihan Anda

Ketentuan dalam Undang-Undang Tax Amnesty memang sedikit terlihat mengintimidasi. Yang paling penting adalah Anda tahu posisi Anda saat ini. Jika Anda merasa selama ini belum membayar pajak dengan benar maka ikut lah Tax Amnesty dan bayar lah uang tebusan dengan benar. Karena jika sudah ikut Tax Amnesty dan melaporkan harta dengan tidak benar, maka ada sanksi sebesar 200% atas harta yang tidak dilaporkan.

Namun jika Anda sudah merasa membayar pajak dengan benar dan masih ada harta yang belum Anda laporkan dalam SPT Tahunan maka Anda cukup laporkan Pembetulan SPT Tahunan. Dengan demikian tidak ada pajak yang harus Anda bayar kembali.

Dan sekali lagi kami ingatkan, Tax Amnesty adalah hak bukan kewajiban. Anda bebas untuk ikut Tax Amnesty  atau tidak ikut Tax Amnesty. Anda pun saat ini sudah tahu konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty.

Kantor Pajak Buka Layanan Tax Amnesty 2016 Hingga Malam

Kantor Pajak Buka Layanan Tax Amnesty 2016 Hingga Malam

Pada artikel sebelumnya kami sempat menginformasikan bahwa bulan Desember 2016 ini kantor pajak akan membuka layanan pada hari sabtu dan minggu. Nah, pada minggu terakhir Desember 2016 ini, kembali ada informasi terbaru terkait jam pelayanan Tax Amnesty. Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan pegawai pajak untuk memberikan pelayanan Tax Amnesty hingga malam hari.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang ingin ikut serta melakukan permohonan Tax Amnesty. Perlu Anda tahu bahwa tanggal 31 Desember 2016 adalah batas akhir periode II untuk program Tax Amnesty.

Jam Pelayanan Tax Amnesty

Khusus minggu terakhir bulan Desember ini kantor pajak membuka layanan hingga malam dan tengah malam, berikut jadwal lengkapnya
  1. 27-29 Desember 2016 buka layanan dari jam 08.00 - 19.00
  2. 30 Desember 2016 buka layanan dari jam 08.00 - 21.00
  3. 31 Desember 2016 buka layanan dari jam 08.00 - 24.00

Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT (Contoh Kasus)

Sudah banyak berita di media online yang memberitakan tentang opsi untuk ikut Tax Amnesty atau hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja. Artikel ini kami buat singkat untuk memberi gambaran kepada Anda tentang Tax Amnesty VS Pembetulan SPT.


Tax Amnesty

Yang disebut dengan Tax Amnesty adalah membayar sejumlah uang tebusan atas harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan tarif yang sudah ditetapkan. Harta yang dimaksud dalam undang-undang Tax Amnesty adalah harta adalah yang belum dilaporkan di SPT Tahunan terakhir.

Atas pembayaran uang tebusan tersebut, Anda diharuskan untuk melaporkan Surat Pernyataan Usaha (SPH) Tax Amnesty ke kantor pajak. Setelah SPH Anda ajukan maka dalam jangka waktu 10 hari Anda akan menerima Surat Keterangan (SKT) yang menerangkan bahwa Anda telah melakukan permohonan Tax Amnesty.

Pembetulan SPT

Yang dimaksud pembetulan SPT dalam pemberitaan yang sudah sering Anda baca di media online adalah pembetulan atas SPT Tahunan. Pembetulan SPT bisa Anda lakukan kapan saja dan atas poin apa saja dalam SPT Tahunan yang sudah Anda laporkan.

Namun khusus pembetulan SPT Tahunan yang berkaitan dengan Tax Amnesty, pembetulan SPT Tahunan yang Anda lakukan dikarenakan ingin menambah daftar harta yang sebelumnya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Kesimpulan

Untuk menutup artikel ini kami akan memberikan sedikit ilustrasi kasus. Jika Anda adalah seorang karyawan atau PNS dan Anda tidak memiliki penghasilan yang lain, seharusnya atas penghasilan Anda sudah dipotong pajak oleh kantor atau instansi Anda. Dalam kasus seperti ini jika dalam SPT Tahunan Anda ternyata belum menuliskan daftar harta maka yang perlu Anda lakukan cukup dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan.

Namun jika selain menjadi karyawan ternyata Anda juga memiliki penghasilan lain dari usaha dan atas penghasilan atas usaha ini belum Anda setorkan pajaknya maka opsi terbaik adalah dengan mengikuti program Tax Amnesty.

Untuk melakukan pembetulan SPT terkait Tax Amnesty bisa Anda baca tutorial kami di artikel berikut Cara Pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi Secara Online

Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pengusaha

Ungkap, Tebus, Lega

Sesuai dengan tagline Tax Amnesty yaitu Ungkap, Tebus, Lega, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan DJP kepada masyarakat? Tax Amnesty bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bagi pemerintah, Tax Amnesy berarti ada aliran dana masuk baik itu melalui repatriasi aset dari luar negeri ke Indonesia dan juga uang tebusan Tax Amnesty itu sendiri.

Bagi DJP, Tax Amnesty merupakan basis data baru yang sebelumnya belum pernah terungkap, sehingga adanya Tax Amnesty akan sangat berguna dalam melihat kondisi perekonomian dengan lebih tepat. Bagi pengusaha, Tax Amnesty berarti apa?

Bagi pengusaha, Tax Amnesty berarti banyak. Dengan mengikuti Tax Amnesty pengusaha mendapat kepastian hukum atas aset yang dimilikinya saat ini. Bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty urusan perpajakannya dianggap tuntas. DJP menjamin tidak akan melakukan pemeriksaan pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan dari tahun pajak 2015 ke belakang.

Kalaupun Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty ini memiliki hutang pajak, maka cukup bayar pokok pajaknya saja, sanksi administratif berupa denda dan bunga akan dihapuskan. Sehingga beban pajak yang ditanggung akan jauh lebih ringan.

Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pengusaha

Selengkapnya, yang diperoleh Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty antara lain:
  1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
  2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
  3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
  5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Tax Amnesty Bukan Kewajiban

Tax Amnesty Adalah...

31 Desember 2016 merupakan batas akhir periode II untuk program Tax Amnesty. Sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang ragu untuk ikut serta dalam program ini atau tidak, Faktanya masih banyak yang menganggap Tax Amnesty ini merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Bahkan lebih parahnya lagi di banyak media online diberitakan bahwa DJP secara "terpaksa" menyisir lapisan masyarakat bawah untuk ikut Tax Amnesty.

Yang perlu diluruskan di sini adalah Tax Amnesty bukan lah kewajiban. Sebaliknya, Tax Amnesty adalah hak yang boleh diambil bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Karena Tax Amnesty adalah hak, maka Anda boleh memilih untuk ikut atau tidak.

Menafsirkan Undang-Undang

Sebenarnya kami secara pribadi cukup kagum dengan antusiasme masyarakat terkait Tax Amnesty ini. Betapa tidak, dasar hukum Tax Amnesty adalah Undang-Undang dan masyarakat banyak yang menafsirkan isi dari Undang-Undang tersebut.

Padahal Undang-Undang Pajak bukan lah bacaan yang mudah untuk dipahami, apalagi yang masih awam. Jadi, sangat wajar jika banyak sekali kesalahpahaman tentang penafsiran Tax Amnesty ini. Dan di era media sosial saat ini, kesalahan tafsir ini cepat sekali tersebar.

Paham Tax Amnesty

Untuk lebih memahami Tax Amnesty Anda juga harus membaca aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, berikut adalah aturan terkait Tax Amnesty selain dari Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan

  1. Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
  2. Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak 
  3. Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  4. Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak 
  5. Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 6 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
  6. Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  7. Nomor 142/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
  8. Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  9. Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/.2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Menimbang dalam Rangka Pengampunan Pajak


Keputusan Menteri Keuangan

  1. Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  2. Nomor 658/KMK.03/2016 tentang Penetapan Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak


Peraturan Direktur Jenderal Pajak

  1. Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  2. Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak 
  3. Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  4. Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak 
  5. Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
  6. Nomor PER-12/PJ/2016 tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  7. Nomor PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan
  8. Nomor PER-14/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan
  9. Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cra Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu 
  10. Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  11. Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak 
  12. Nomor PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan 
Seluruh aturan di atas bisa di download di halaman berikut http://www.pajak.go.id/amnestipajak

Jam Pelayanan Tax Amnesty Untuk Akhir Periode Kedua Bulan Desember 2016

Tax Amnesty periode kedua akan berakhir pada 31 Desember 2016. Pada periode kedua ini, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Tax Amnesty mendapatkan tarif yang jauh lebih "murah" dibandingkan jika sudah memasuki periode ketiga. Untuk periode kedua akan dikenakan tarif umum sebesar 3% dan tarif UMKM sebesar 0,5%.

Perlu Anda tahu bahwa Tax Amnesty dibagi atas 3 periode. Dan atas masing-masing periode dikenakan tarif yang berbeda. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat pada skema berikut
Jam Pelayanan Tax Amnesty Untuk Akhir Periode Kedua Bulan Desember 2016

Penjelasan Tarif Tax Amnesty

Tarif uang tebusan berlaku 3 tarif dan 3 periode. Untuk memudahkan pemahaman, maka sebut saja 3 tarif ini sebagai
  • Tarif Umum
    • Tarif umum adalah tarif yang diberikan untuk pengungkapan harta dalam negeri dan tidak termasuk dalam usaha kecil. Tarif yang berlaku untuk Periode 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 2%, 3%, dan 5%
  • Tarif Luar Negeri
    • Tarif Luar Negeri adalah tarif khusus untuk yang memiliki harta di luar negeri dan tidak berniat untuk memasukkannya ke Indonesia. Jika harta luar negeri ini dibawa masuk ke Indonesia maka dikenakan tarif umum. Untuk tarif luar negeri sendiri besarnya 2x dari tarif umum yaitu 4%, 6%, dan 10%
  • Tarif Usaha Kecil (UMKM)
    • Tarif Usaha Kecil (UMKM) adalah tarif untuk pemilik usaha kecil. Yang dimaksud usaha kecil adalah Anda yang hanya memiliki 1 usaha dengan omzet dibawah 4,8 Milyar. Jika profesi Anda adalah pegawai dan Anda memiliki usaha, maka Anda tidak dapat menggunakan tarif ini. Tarifnya sedniri berlaku flat untuk 3 periode yaitu sebesar 0,5% untuk harta di bawah 10 Milyar. Dan tarif 2% untuk harta di atas 10 Milyar.


Pelayanan Tax Amnesty Desember 2016

Seperti halnya yang terjadi pada akhir periode pertama Tax Amnesty pada 30 September 2016. Pada akhir periode kedua Tax Amnesty ini Dirjen Pajak memerintahkan pegawainya untuk masuk full dalam satu minggu. Khusus untuk pelayanan Tax Amnesty, kantor pajak akan tetap membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu. Selama bulan Desember 2016 kantor pajak akan membuka layanan Tax Amnesty full selama satu bulan kecuali pada tanggal 25 Desember 2016.


Jam Pelayanan Tax Amnesty Untuk Akhir Periode Kedua Bulan Desember 2016