Tampilkan posting dengan label Update. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Update. Tampilkan semua posting

NPWP Hilang dan Rusak Bisa Cetak Ulang dengan Mudah

NPWP Hilang atau Rusak Bisa Cetak Ulang dengan Mudah

NPWP Hilang atau NPWP rusak adalah hal yang biasa terjadi. Kartu NPWP memiliki bentuk fisik yang sama dengan kartu-kartu tanda pengenal yang lain. Berbentuk kartu plastik dengan cetakan nomor NPWP dan identitas Anda.

Jika secara tidak sengaja kartu NPWP hilang atau kartu NPWP rusak, Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup melakukan cetak ulang atas NPWP yang hilang tersebut. Anda pun tidak perlu melakukan pendaftaran kembali jika NPWP hilang. Karena walaupun fisik kartu NPWP hilang ataupun rusak, kantor pajak masih memiliki data atas NPWP tersebut.

Syarat Cetak NPWP Hilang Orang Pribadi

Untuk membuat kembali kartu NPWP hilang dapat dilakukan di kantor pajak (tidak bisa secara online seperti saat pembuatan baru). Yang harus Anda lakukan adalah
  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Jika yang mengurus bukan Anda sendiri, maka Anda harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Surat keterangan hilang dari kepolisian

Syarat Cetak NPWP Rusak Orang Pribadi

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Jika yang mengurus bukan Anda sendiri, maka Anda harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Kartu NPWP lama yang ingin dicetak ulang

Syarat Cetak NPWP Hilang Perusahaan

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Pengurusan NPWP Hilang perusahaan harus direkturnya. Jika yang mengurus bukan direktur, maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Surat keterangan hilang dari kepolisian
  5. Akta pendirian perusahaan

Syarat Cetak NPWP Rusak Perusahaan

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Pengurusan NPWP rusak perusahaan harus direkturnya. Jika yang mengurus bukan direktur, maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Kartu NPWP lama yang ingin dicetak ulang
  5. Akta pendirian perusahaan

Cara Cetak NPWP Hilang atau Rusak

Jika Anda mau mencetak ulang kartu NPWP, pastikan Anda telah melengkapi syarat di atas. Kemudian Anda cukup menyerahkan berkas Anda ke petugas pajak. Jika berkas Anda dianggap benar, maka kartu NPWP akan dicetak saat itu juga tanpa harus menunggu hari berikutnya. Dan saya ingatkan bahwa tidak ada biaya untuk cetak ulang kartu NPWP.

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

NPWP adalah kartu serba guna yang biasanya disyaratkan dalam pengurusan suatu transaksi. Sama hal nya dengan KTP, NPWP berfungsi sebagai identitas seseorang. Bedanya adalah jika KTP merupakan identitas kependudukan, sementara NPWP adalah identitas perpajakan.

Selain berfungsi sebagai kartu identetias perpajakan, NPWP juga memiliki kegunaan yang lain. Anda yang baru akan melamar kerja, Anda yang akan mengajukan kredit, atau Anda yang ingin mengajukan ijin usaha pasti tidak asing saat ditanya tentang kepemilikan NPWP. Mari kita bahasa bersama apa saja sih kegunaan NPWP itu?


Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja

Anda yang baru akan melamar kerja biasanya diminta untuk melengkapi NPWP sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Sering kali dikarenakan alasan "diminta" sama perusahaan, Anda sendiri sebenarnya tidak tahu Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja itu sendiri.

Sehingga yang terjadi adalah setelah punya NPWP, Anda mengabaikan begitu saja tentang kewajiban perpajakan setelah punya NPWP. Perusahaan mensyaratkan NPWP sebagai salah satu syarat pendafataran adalah untuk mempermudah administrasi perusahaan.

Saat Anda diterima bekerja dan memperoleh gaji, maka atas gaji Anda akan dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong pajak atas gaji Anda kemudian menyetorkannya ke negara. Dan untuk melakukan hal ini, perusahaan membutuhkan nomor NPWP pegawainya.

Jika ternyata Anda tidak diterima bekerja bagaimana?

Kegunaan NPWP Untuk KPR

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Dalam hal perkreditan, kita sudah biasa mendengar istilah bunga atas kredit. Hanya bank berbasis syariah saja yang tidak menggunakan istilah bunga atas kredit yang diberikan.

Dalam perpajakan, bunga kredit atas suatu pinjaman dikenakan pajak. Dan sebagai pemotong pajak, pihak bank biasanya meminta Anda sebagai debitor untuk memberikan nomor NPWP. Kegunaan NPWP Untuk KPR lebih kepada proses pemotongan pajak ini saja.

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening

Berurusan dengan Bank berarti berurusan dengan bunga. Tidak terkecuali dengan rekening yang kita miliki. Saat membuka rekening baru, beberapa bank mensyaratakan NPWP untuk mendaftar rekening. Mengapa demikian?

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening adalah mencatat pajak atas bunga bank yang Anda dapatkan. Meskipun angkanya sangat kecil namun tetap saja bank wajib memotong pajak atas bungan yang Anda dapatkan tersebut.

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi

NPWP Pribadi dibagi menjadi tiga jenis yaitu NPWP Karyawan, NPWP Pekerjaan Bebas dan NPWP Usahawan. Yang dimaksud karyawan adalah Anda yang bekerja di sebuah entitas atau instansi dan Anda mendapat gaji yang diterima setiap bulan secara konsisten.

Sementara pekerjaan bebas disini adalah pekerjaan atas keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, notaris dll. Dan Usahawan sendiri adalah Anda yang memiliki usaha tertentu seperti menjual barang maupun jasa.

Kegunaan NPWP Bagi Pribadi atau Perorangan adalah sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Selain itu dalam beberapa urusan administratif lainnya seperti pembuatan pasport, ijin usaha, kredit bank, Anda biasanya diminta untuk melampirkan NPWP pribadi Anda.

Kegunaan NPWP Bagi Karyawan

Seperti yang sudah kami ulas di atas, perusahaan tempat Anda bekerja membutuhkan NPWP Anda untuk melakukan pemotongan pajak atas gaji Anda. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Karyawan adalah untuk administrasi perusahaan tempat Anda bekerja.

Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha

Bagi Pengusaha, NPWP memiliki banyak kegunaan. Mayoritas NPWP digunakan untuk kelengkapan kredit bank. Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha yang lain adalah dalam hal perpajakan. Sebagai seorang pengusaha, adakalanya Anda mengajukan pengembalian pajak (restitusi) atas pajak yang Anda bayarkan. Kelebihan pembayaran pajak biasa terjadi bagi Anda yang memiliki transaski jual beli terkait PPN.

Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan

Perusahaan merupakan benuk badan hukum dari pengusaha. Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan sama dengan Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha. Jika Pengusaha adalah tas orang pribadi, sementara Perusahaan adalah badan hukum.

Dalam hal kewajiban pajak keduanya hampir sama. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan pun sama seperti pengusaha.


Kegunaan NPWP Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, NPWP adalah identitas yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan. Dengan melihat jumlah NPWP, penerimaan pajak, serta produk domestik bruto (PDP), pemerintah memiliki data tax ratio saat ini.

Tax ratio inilah yang menjadi acuan apakah pendapatan dari sektor pajak sudah sesuai dengan rencana pemerintah. Saat ini tax ration Indonesia masih berkisar di angka 11% dari PDB. Angka ini masih jauh tertinggal dibanding negara-negara di ASEAN. Sementara untuk negara maju, tax ratio ada di angka 25% ke atas.

Jadi itu saja yang dapt kami sampaikan tentang Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan. Jika ada yang kurang dipahami silahkan tinggalkan komentar di bawah.

e-Billing Pajak | Bayar Pajak Online dengan SSE Pajak 2017

Saat ini untuk melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan kapan saja karena bisa dilakukan secara online. Bagi Anda yang sibuk dan tidak banyak memiliki waktu luang untuk bayar pajak, tentu saja akan sangat terbantu dengan sistem e-Billing Pajak yang sudah dibuat Direktorat Jenderal pajak sejak 1 Juli 2016 lalu.

Untuk mulai bayar pajak online menggunakan e-Billing Pajak yang perlu Anda lakukan adalah
  1. Registrasi Akun e-Billing SSE Pajak
  2. Membuat Kode ID Billing Pajak
  3. Mencetak Kode ID Billing Pajak
  4. Membayar Pajak Online
Sepintas mungkin terlihat panjang proses untuk mulai membayar pajak online menggunakan e-Billing Pajak, namun jika sudah dilakukan 3-5 kali akan terasa lebih mudah dibandingkan dengan metode lama yang masih menggunakan surat setoran pajak (SSP) secara manual.

Tahap 1: Registrasi Akun e-Billing SSE Pajak

Saat ini ada 3 server SSE Pajak yang siap melayani pembuatan kode e Billing Pajak yaitu
  1. https://sse.pajak.go.id
  2. https://sse2.pajak.go.id
  3. https://sse3.pajak.go.id
Ketiga website tersebut sama-sama bisa digunakan untuk membuat kode billing pajak. Kami pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan server SSE Pajak yang ketiga yaitu https://sse3.pajak.go.id/ karena di server ini SSE Pajak error jarang sekali terjadi. Belum punya akun SSE Pajak? Silahkan baca panduan kami di sini Cara Daftar SSE Pajak.

Tahap 2: Membuat Kode Billing Pajak

Silahkan buka SSE Pajak server tiga yaitu https://sse3.pajak.go.id. Log in akun SSE Pajak pada halaman tersebut, sehingga tampilan awalnya akan seperti ini
e Billing Pajak Online
Pilih isi SSE untuk mulai membuat Kode Billing Pajak, dan akan muncul formulir SSE Pajak seperti ini
e Billing Pajak Online

Untuk server e-Billing Pajak https://sse3.pajak.go.id hanya bisa membuat kode billing atas nama diri sendiri. Sehingga kolom NPWP tidak dapat diubah, jika ingin membuat Kode Billing Pajak untuk NPWP yang lain silahkan gunakan sever yang kedua https://sse2.pajak.go.id.

Untuk jenis pajak dan jenis setoran bisa Anda lihat penjelasannya di sini Kode Akun Pajak e Billing. Selanjutnya silahkan isi Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Jumlah Setoran sesuai dengan pajak yang akan Anda bayarkan. Selesai mengisi formulir e Billing Pajak, silahkan klik simpan dan cetak kode Billing Pajak.


 e Billing Pajak Online


Tahap 3: Mencetak Kode Billing Pajak

Selanjutnya Anda akan mendapat sebuah file PDF yang dapat Anda cetak, berikut adalah contoh kode billing pajak yang sempat kami buat
 e Billing Pajak Online
Silahkan cetak file PDF yang berisi kode billing tersebut

Tahap 4: Membayar Pajak Online

Jika Anda ingin membayar pajak melalui kantor pos atau Bank, maka Anda cukup serahkan cetakan kode billing yang Anda miliki kemudian bayarkan sesuai dengan pajak yang akan Anda bayar.

Sementara jika Anda ingin melakukan pembayaran melalui ATM atau mini ATM, maka silahkan masuk ke menu pembayaran Pajak dan masukkan kode billing yang Anda miliki.

Struk atau tanda terima dari Bank tersebut adalah bukti pembayaran pajak yang wajib Anda lampirkan saat melakukanpelaporan pajak. Kami sangat menyarankan untuk meng-copy bukti pembayaran tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan setor.

Cara Menghitung PTKP Terbaru 2017

Cara Menghitung PTKP Terbaru Update 2017

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan asumsi DJP atas penghasilan yang benar-benar Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda selama satu tahun, sehingga atas penghasilan tersebut dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan unsur terpenting dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan PTKP merupakan pengurang terbesar atas penghasilan Anda pada tahun pajak yang bersangkutan.

Besarnya PTKP akan disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara pada tahun yang bersangkutan dan dapat diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga besarnya PTKP belum tentu sama untuk tiap tahunnya (Baca: Tarif PTKP Tahun 2001 sampai tahun 2016). Dan selama aturan atas PTKP belum diubah, maka tarif PTKP yang berlaku adalah tarif yang terakhir ditetapkan.

Cara Menghitung PTKP

Untuk Menghitung PTKP yang perlu dilihat adalah status dan tanggungan yang dimiliki oleh pemegang kartu NPWP. Dan perlu saya tegaskan kembali di sini, DJP melihat sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga secara aturan umum, satu keluarga hanya boleh memiliki satu NPWP.

Dalam kasus tertentu suami dan istri masing masing memiliki kartu NPWP maka beban atas PTKP diberikan kepada suami, dan PTKP untuk istri "dianggap" belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Misalkan saja, Anda (suami) dan istri Anda memiliki seorang anak, maka status atas PTKP Anda adalah K/1 (kawin dengan 1 tanggungan) sementara istri Anda berstatus TK/0.

Kode status untuk PTKP dibagi menjadi dua yaitu status pernikahan dan tanggungan. Untuk status pernikahan diberi kode TK untuk Tidak Kawin, dan kode K untuk Kawin. Sementara tanggungan diberi kode angka yaitu 0, 1, 2, dan maksimal 3. Sebagai contoh jika seorang suami dengan 1 anak maka kode PTKP nya adalah K/1. Namun jika anaknya 5 maka tidak boleh ditulis K-5, maksimal hanya 3 tanggungan, jadi statusnya adalah K-3.

Sehingga kode-kode PTKP yang berlaku adalah
  1. Status Lajang (TK)  ~ TK/0 , TK/1 , TK/2 , TK/3
  2. Status Menikah (K) ~ K/0 , K/1 , K/2 , K/3
  3. Status PTKP Digabung (K/I) ~ K/I/0 , K/I/1 , K/I/2 , K/I/3 
Agar status pernikahan atau status tanggungan dapat diperhitungkan dalam PTKP, maka status tersebut sudah berubah sejak tahun pajak sebelumnya. Jika Anda memiliki anak pada tanggal 2 Januari 2015, maka tanggungan atas anak tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam tanggungan PTKP 2015

Contoh Kasus Perhitungan PTKP

Misalkan Budi adalah seorang pria lajang. Maka kode PTKP yang digunakan adalah TK/0 sebagai kode dasar perhitungan. Sesuai dengan PTKP 2016, untuk TK/0 berlaku angka Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tanggungan diberi penambahan sebessar Rp 4.500.000. Jika Budi akhirnya menemukan dambaan hati dan menikah maka status berubah menjadi K/0 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 = Rp 58.500.000.

Dengan pernikahan yang membahagiakan ini akhirnya Budi memiliki satu anak maka statusnya naik menjadi K/1 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000 = Rp 63.000.000.

Dengan memiliki anak, kebutuhan rumah tangga meningkat, sehingga keadaan memaksa sang Istri untuk bekerja dan ber-NPWP. Jika perhitungan pajak penghasilan mereka digabungkan maka otomatis status PTKP nya adalah K/I/1 (K/1 + TK/0) sehingga besarnya PTKP yang dia dapat gunakan adalah Rp 63.000.000 + Rp 54.000.000 = Rp 117.000.000.

Penghasilan Dibawah PTKP

Banyak yang bertanya tentang penghasilan dibawah PTKP. Untuk mempermudah pemahaman mari kita buat sebuah kasus. Anggap saja saat masih lajang Budi adalah seorang pegawai bank dengan gaji Rp 4.000.000 per bulan. Maka dalam satu tahunnya penghasilan Budi adalah Rp 4.000.000 x 12 = Rp 48.000.000.

Berdasarkan PTKP 2016, status Budi adalah TK/0 dengan PTKP sebesar Rp 54.000.000. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari besarnya PTKP. Karena Gaji - PTKP kurang dari "0", maka atas penghasilan Budi tidak ada yang dipotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.

Perhitungan pajak penghasilan diatas PTKP pernah saya buatkan artikel tersendiri, namun dalam perhitungannya masih menggunakan PTKP 2015. Untuk perhitungan pajak penghasilan nya bisa Anda pelajari di artikel berikut Perhitungan Gaji di atas PTKP.
Tarif PTKP terbaru mengacu pada aturan yang terakhir ditetapkan. Sehingga untuk tahun 2017 ini tarif PTKP nya masih menggunakan tarif PTKP 2016 dasar aturannya adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016

e-Billing Pajak | Cara Daftar SSE Pajak (Lengkap versi sse1 , sse2 , sse3)

eBilling Pajak

eBilling Pajak adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing Pajak. Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing (SSE Pajak) atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Untuk menggunakan layanan ini Anda diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Daftar eBilling Pajak sangat lah mudah. Anda tidak perlu ke kantor pajak untuk melakukan pendaftaran eBilling Pajak. Cukup siapkan email Anda yang masih aktif untuk memulai pendaftaran eBilling Pajak.

SSE Pajak

SSE Pajak merupakan pengganti dari metode lama yang masih manual dalam pengisian surat setoran pajak (SSP Pajak). Anda tidak perlu datang langsung ke Bank atau Kantor Pos untuk mengisi secara manual Surat Setoran Pajak dan membayar pajak Anda.

Metode pembayaran pajak telah mengalami banyak perubahan. Dari masa ke masa, proses pembayaran pajak dapat digambarkan sebagai berikut
  • Bayar langsung di Kantor Kas Negara (Administratie Kantoor Voor de Landkassen)
  • Pembayaran melalui Bank --> Muncul istilah Bank Persepsi --> TUPRP (1994) --> Pembayaran masih bersifat Offline
  • Revolusi Perbankan, Kebangkitan Sistem Informasi, DotCom --> Online Banking System --> MP3 (Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak)
  • Undang-Undang Keuangan Negara & Undang Undang Perbendaharaan --> Modul Penerimaan Negara (MPN)
  • Pembayaran elektronik --> MPN-G2 --> e-Billing (sse.pajak.go.id) --> e-Billing DJP Online (sse2.pajak.go.id) -->Alternatif (sse3.pajak.go.id)

Untuk saat ini ada 3 server yang dapat Anda gunakan untuk membuat kode ID Billing SSE Pajak yaitu SSE Pajak Versi 1 (sse.pajak.go.id), SSE Pajak Versi 2 (sse2.pajak.go.id), dan SSE Pajak Versi 3 (sse3.pajak.go.id). Berhubung setiap server SSE Pajak tidak terhubung satu sama lain, maka Anda harus mendaftarkan akun SSE Pajak untuk masing-masing server.

Selain itu, User Interface atau tampilan masing-masing server SSE Pajak ini juga sama sekali berbeda, sehingga penggunaannya pun tidak sama. Anda dapat memilih server mana yang menurut Anda paling mudah Anda gunakan, dan berikut kami berikan panduang lengkap untuk pendaftaran di masing-masing server SSE Pajak.

Cara Daftar SSE Pajak Versi 1

Pertama, silahkan kunjungi alamat website eBiling pajak berikut https://sse.pajak.go.id/. Pada halaman awal akan muncul peringatan seperti ini
Cara Daftar eBilling Pajak Online
Sebenarnya layanan eBilling Pajak yang menggunakan alamat https://sse.pajak.go.id/ adalah eBilling Pajak generasi pertama, namun jika Anda tetap ingin menggunakan layanan eBilling Pajak generasi pertama ini maka silahkan klik link seperti pada gambar di atas. Sehingga Anda akan diarahkan ke halaman berikut
Cara Daftar eBilling Pajak Online
Untuk mulai melakukan pendaftaran eBilling Pajak silahkan klik "Daftar Baru" sehingga Anda akan masuk ke menu pendaftaran eBilling Pajak berikut
Cara Daftar eBilling Pajak Online

Tampilan registrasi eBilling Pajak generasi pertama sangat simpel. Pada halaman ini Anda hanya diminta untuk memasukkan nomor NPWP Anda dan email yang Anda pakai, kemudian masukkan kode capcha yang diberikan. Setelah itu tinggal klik "Register". Setelah ini silahkan cek email Anda untuk melakukan aktivasi. Berikut contoh link aktivasi SSE Pajak
Cara Daftar eBilling Pajak Online

Silahkan klik link yang diberikan untuk melakukan aktivasi akun SSE Pajak. Selesai aktivasi Anda akan dibawa ke menu log in seperti ini
Cara Daftar eBilling Pajak Online
Masukkan nomor NPWP dan PIN yang dikirim bersamaan dengan link aktivasi. Kode PIN ini berada di pojok bawah pada email link aktivasi.

Dari percobaan kami terlihat halaman log ini sedikit berantakan. Dan setelah kami coba untuk log in ternyata tidak berhasil. Solusinya adalah dengan membuka kembali halaman awal SSE Pajak Versi 1 di alamat https://sse.pajak.go.id/ kemudian baru lah Anda masukkan nomor NPWP dan PIN yang diberikan. Jika Anda berhasil log in maka Anda akan langsung disuguhi menu pembuatan kode eBilling Pajak seperti berikut

Cara Daftar eBilling Pajak Online

Pada step ini Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran SSE Pajak Versi 1. Silahkan isi sesuai pembayaran pajak yang ingin Anda lakukan. SSE Pajak generasi pertama masih bisa digunakan untuk membuat kode ID Billing Pajak namun dari pengalaman kami dapat disimpulkan bahwa layanan ini sudah tidak lagi dilakukan maintanance sehingga layanan eBilling Pajak ini kurang optimal.

Kami tidak menyarankan Anda untuk menggunakan SSE Pajak generasi pertama ini. Silahkan gunakan eBilling Pajak generasi pertama ini sebagai alternatif jika eBilling Pajak yang baru mengalami error atau gangguan.

Cara Daftar SSE Pajak Versi 2 ~ Terintegrasi dengan DJP Online

Berbeda dengan SSE Pajak generasi pertama, untuk SSE Pajak generasi kedua yang beralamat di https://sse2.pajak.go.id/ ada sedikit usaha yang perlu Anda lakukan. SSE Pajak generasi kedua tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan layanan DJP Online.

Karena SSE Pajak generasi kedua menjadi satu bagian dari layanan DJP Online maka yang perlu Anda lakukan adalah melakukan registrasi ke DJP Online. Bagi yang belum tahu, DJP Online adalah layanan Pajak Online yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui media internet (Baca: DJP Online | One-Stop Tax Services)

Untuk melakukan pendaftaran DJP Online, kami sudah membuatkan artikel tersendiri yang dapat Anda baca di sini Cara Mudah Daftar DJP Online. Silahkan ikuti petunjuk dalam artikel tersebut hingga Anda bisa melakukan log in ke DJP Online.

Menambah eBilling SSE Pajak di DJP Online

Untuk mulai menggunakan eBilling Pajak di DJP Online silahkan Anda log in di link ini https://djponline.pajak.go.id/account/login. Masukkan nomor NPWP dan password Anda di sini.
sse2 pajak go id

Setelah berhasil log in Anda akan dibawa ke dashboard awal menu DJP Online. Di sini silahkan masuk ke menu profile yang ada di samping kiri dashboard

sse2 pajak go id
Klik "Profile Lengkap" sehingga akan muncul data pribadi Anda seperti ini
sse2 pajak go id

Silahkan scroll ke halaman paling bawah sampai muncul menu seperti ini
sse2 pajak go id
Pada menu ini lah Anda dapat menambahkan layanan eBilling SSE Pajak di akun DJP Online Anda. Yang perlu Anda lakukan cukup centang pada bagian e-Billing, kemudian klik "Ubah Akses" dan otomatis akun DJP Online Anda akan ter-log out. Silahkan log in kembali ke https://djponline.pajak.go.id/account/login dan otomatis menu eBilling Pajak muncul di halaman dashboard.

sse2 pajak go id


Jika sebelumnya Anda sudah memiliki akun DJP Online maka sangat mudah bagi Anda untuk menambahkan menu eBilling Pajak ini. Namun jika belum memiliki akun DJP Online maka ada beberapa hal yang sedikit merepotkan karena Anda harus datang ke kantor pajak untuk mendapat kode EFIN untuk mendaftar ke DJP Online.

Namun kami pastikan apa yang Anda dapat setelah terhubung dengan DJP Online jauh lebih besar. Salah satu keunggulan eBilling SSE Pajak generasi kedua adalah kemampuan untuk membuat kode ID Billing Pajak atas NPWP selain milik Anda.

Dengan seperti ini maka Anda tidak perlu repot-repot mendaftarkan akun SSE Pajak untuk setiap nomor NPWP seperti yang terjadi pada eBilling SSE Pajak generasi pertama.

Cara Daftar SSE Pajak Versi 3

SSE Pajak versi 3 adalah versi alternatif saja. Kami katakan seperti itu karena layanan SSE Pajak versi 3 ini diciptakan sebagai backup jika layanan eBilling SSE Pajak generasi pertama maupun generasi kedua mengalami error. Untuk melakukan pendaftaran SSE Pajak versi 3 sangat lah mudah. Berikut panduan singkat dari kami.

Pertama, silahkan buka website https://sse3.pajak.go.id/registrasi. Isi seluruh data yang dibutuhkan dalam formulir tersebut


Setelah terisi semua silahkan klik "Daftar". Kemudian sistem akan mengirimkan link aktivasi ke email Anda


Silahkan cek email Anda, kemudian buka email yg dikirimkan dari sistem eBilling Pajak


Klik link aktivasi yang dikirimkan kemudian log in menggunakan nomor NPWP dan password Anda. Jika sudah berhasil masuk maka Anda akan langsung dibawa ke menu pembuatan kode eBilling Pajak seperti ini


Meskipun eBilling Pajak Alternatif dibuat paling akhir namun pada website ini Anda tidak dapat membuatkan kode ID Billing Pajak untuk NPWP selain NPWP yang Anda gunakan untuk mendaftar pada website ini. NPWP yang tertera dalam kolom formulir pembuatan kode eBilling Pajak  tidak dapat diubah, hal ini sama seperti eBilling Pajak generasi pertama.

Kami pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan eBilling Pajak generasi kedua. Selain lebih kaya fitur, layanan eBilling Pajak generasi kedua adalah satu kesatuan dari DJP Online sehingga hal ini akan lebih memudahkan Anda untuk mengakses layanan Pajak Online yang lain.

Buat Kode Billing dan Bayar Pajak

Setelah Anda berhasil membuat akun SSE Pajak untuk salah satu server SSE Pajak tersebut maka Anda sudah bisa mulai membuat kode ID Billing Pajak. Anda tidak perlu mendaftar ke tiga sever SSE Pajak sekaligus. Gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda saja.

Pada setiap panduan di atas saya sudah sertakan tampilan dalam pembuatan kode ID Billing Pajak untuk masing-masing server SSE Pajak. Berhubung sudah terlallu panjangnya artikel ini, maka untuk panduan membuat Kode ID Billing dan pembayaran Pajaknya kami sambung di artikel berikut Bayar Pajak Online dengan SSE Pajak.

Tarif PTKP 2001 Sampai 2016 Dan Tanggal Mulai Berlakunya

Pada beberapa tahun ini DJP cukup aktif dalam mengoreksi besarnya PTKP. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyesuaian PTKP yang dilakukan pemerintah setelah tahun 2008. Jika melihat tahun-tahun sebelumnya,  PTKP biasanya diubah bersamaan dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, yang artinya volume perubahannya tidak terlalu sering.

Terhitung sejak tahun 1983 hingga 2008 Undang-undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa PTKP dalam jangka waktu 25 Tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Namun sejak tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah PTKP dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.
Undang-Undang Pajak Penghasilnan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Kemudian disusul di tahun 2015 keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Dan terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah merencakan untuk kembali mengoreksi besarnya PTKP. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak tiga kali. Berikut ini adalah Tarif PTKP yang berlaku dari tahun 2001 hingga tahun 2016.

PTKP 2001 s.d. 2008

Dasar tarif PTKP 2001 - Undang Undang  Nomor 17 TAHUN 2000
Efektif berlaku tarif PTKP 2001 per tanggal 1 Januari 2001
PTKP Tahun 2001

PTKP 2009

Dasar tarif PTKP 2009 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2009 per tanggal 1 Januari 2009
PTKP Tahun 2009

PTKP 2010

Dasar tarif PTKP 2010 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2010 per tanggal 1 Januari 2010
PTKP Tahun 2009

PTKP 2011

Dasar tarif PTKP 2011 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2011 per tanggal 1 Januari 2011
PTKP Tahun 2009

PTKP 2012

Dasar tarif PTKP 2012 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Efektif berlaku tarif PTKP 2012 per tanggal 1 Januari 2012
PTKP Tahun 2009

PTKP 2013

Dasar tarif PTKP 2013 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012
Efektif berlaku tarif PTKP 2013 per tanggal 1 Januari 2013
PTKP Tahun 2013

PTKP 2014

Dasar tarif PTKP 2014 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012
Efektif berlaku tarif PTKP 2014 per tanggal 1 Januari 2013
PTKP Tahun 2013

PTKP 2015

Dasar tarif PTKP 2015 - PMK Nomor 122/PMK.010/2015
Efektif berlaku tarif PTKP 2015 per tanggal 1 Januari 2015
PTKP Tahun 2015

PTKP 2016

Dasar tarif PTKP 2016 - PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Efektif berlaku tarif PTKP 2016 per tanggal 1 Januari 2016
PTKP Tahun 2016