Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

NPWP adalah kartu serba guna yang biasanya disyaratkan dalam pengurusan suatu transaksi. Sama hal nya dengan KTP, NPWP berfungsi sebagai identitas seseorang. Bedanya adalah jika KTP merupakan identitas kependudukan, sementara NPWP adalah identitas perpajakan.

Selain berfungsi sebagai kartu identetias perpajakan, NPWP juga memiliki kegunaan yang lain. Anda yang baru akan melamar kerja, Anda yang akan mengajukan kredit, atau Anda yang ingin mengajukan ijin usaha pasti tidak asing saat ditanya tentang kepemilikan NPWP. Mari kita bahasa bersama apa saja sih kegunaan NPWP itu?


Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja

Anda yang baru akan melamar kerja biasanya diminta untuk melengkapi NPWP sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Sering kali dikarenakan alasan "diminta" sama perusahaan, Anda sendiri sebenarnya tidak tahu Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja itu sendiri.

Sehingga yang terjadi adalah setelah punya NPWP, Anda mengabaikan begitu saja tentang kewajiban perpajakan setelah punya NPWP. Perusahaan mensyaratkan NPWP sebagai salah satu syarat pendafataran adalah untuk mempermudah administrasi perusahaan.

Saat Anda diterima bekerja dan memperoleh gaji, maka atas gaji Anda akan dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong pajak atas gaji Anda kemudian menyetorkannya ke negara. Dan untuk melakukan hal ini, perusahaan membutuhkan nomor NPWP pegawainya.

Jika ternyata Anda tidak diterima bekerja bagaimana?

Kegunaan NPWP Untuk KPR

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Dalam hal perkreditan, kita sudah biasa mendengar istilah bunga atas kredit. Hanya bank berbasis syariah saja yang tidak menggunakan istilah bunga atas kredit yang diberikan.

Dalam perpajakan, bunga kredit atas suatu pinjaman dikenakan pajak. Dan sebagai pemotong pajak, pihak bank biasanya meminta Anda sebagai debitor untuk memberikan nomor NPWP. Kegunaan NPWP Untuk KPR lebih kepada proses pemotongan pajak ini saja.

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening

Berurusan dengan Bank berarti berurusan dengan bunga. Tidak terkecuali dengan rekening yang kita miliki. Saat membuka rekening baru, beberapa bank mensyaratakan NPWP untuk mendaftar rekening. Mengapa demikian?

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening adalah mencatat pajak atas bunga bank yang Anda dapatkan. Meskipun angkanya sangat kecil namun tetap saja bank wajib memotong pajak atas bungan yang Anda dapatkan tersebut.

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi

NPWP Pribadi dibagi menjadi tiga jenis yaitu NPWP Karyawan, NPWP Pekerjaan Bebas dan NPWP Usahawan. Yang dimaksud karyawan adalah Anda yang bekerja di sebuah entitas atau instansi dan Anda mendapat gaji yang diterima setiap bulan secara konsisten.

Sementara pekerjaan bebas disini adalah pekerjaan atas keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, notaris dll. Dan Usahawan sendiri adalah Anda yang memiliki usaha tertentu seperti menjual barang maupun jasa.

Kegunaan NPWP Bagi Pribadi atau Perorangan adalah sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Selain itu dalam beberapa urusan administratif lainnya seperti pembuatan pasport, ijin usaha, kredit bank, Anda biasanya diminta untuk melampirkan NPWP pribadi Anda.

Kegunaan NPWP Bagi Karyawan

Seperti yang sudah kami ulas di atas, perusahaan tempat Anda bekerja membutuhkan NPWP Anda untuk melakukan pemotongan pajak atas gaji Anda. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Karyawan adalah untuk administrasi perusahaan tempat Anda bekerja.

Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha

Bagi Pengusaha, NPWP memiliki banyak kegunaan. Mayoritas NPWP digunakan untuk kelengkapan kredit bank. Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha yang lain adalah dalam hal perpajakan. Sebagai seorang pengusaha, adakalanya Anda mengajukan pengembalian pajak (restitusi) atas pajak yang Anda bayarkan. Kelebihan pembayaran pajak biasa terjadi bagi Anda yang memiliki transaski jual beli terkait PPN.

Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan

Perusahaan merupakan benuk badan hukum dari pengusaha. Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan sama dengan Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha. Jika Pengusaha adalah tas orang pribadi, sementara Perusahaan adalah badan hukum.

Dalam hal kewajiban pajak keduanya hampir sama. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan pun sama seperti pengusaha.


Kegunaan NPWP Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, NPWP adalah identitas yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan. Dengan melihat jumlah NPWP, penerimaan pajak, serta produk domestik bruto (PDP), pemerintah memiliki data tax ratio saat ini.

Tax ratio inilah yang menjadi acuan apakah pendapatan dari sektor pajak sudah sesuai dengan rencana pemerintah. Saat ini tax ration Indonesia masih berkisar di angka 11% dari PDB. Angka ini masih jauh tertinggal dibanding negara-negara di ASEAN. Sementara untuk negara maju, tax ratio ada di angka 25% ke atas.

Jadi itu saja yang dapt kami sampaikan tentang Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan. Jika ada yang kurang dipahami silahkan tinggalkan komentar di bawah.

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan , Bendahara , dan Orang Pribadi

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan,  Orang Pribadi, dan Bendahara


Pada artikel Kewajiban Setelah Memiliki Kartu NPWP, kami sudah sempat menyinggung mengenai kewajiban membayar dan melapor pajak bagi setiap pemilik kartu NPWP. Dan di artikel ini, kami akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan kewajiban Anda setelah memiliki kartu NPWP.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi ada tiga hal yaitu menghitung, membayar, dan melapor pajak. Namun masalahnya adalah Kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak tidak sama untuk setiap pemilik kartu NPWP baik itu Perusahaan maupun Orang Pribadi. Untuk itu simak penjelasan kami berikut.

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak dilakukan sendiri oleh perusahaan Anda setiap bulannya. Untuk pembayaran dilakukan maksimal tanggal 10 untuk PPh Pot Put, dan tanggal 15 untuk PPh yang dibayar sendiri.

Sementara  Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan untuk laporan pajak ada dua jenis yaitu lapor pajak bulanan melalui SPT Masa dan lapor pajak tahunan melalui SPT Tahunan. Lapor pajak bulanan melalui SPT Masa PPh maksimal tanggal 20 bulan beikutnya sementara lapor pajak bulanan melalui SPT Masa PPN maksimal akhir bulan berikutnya. Untuk lapor pajak tahunan melalui SPT Tahunan dapat dilakukan anata tanggal 1 Januari hingga 30 April tahun berikutnya.

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Cabang

NPWP Perusahaan Cabang ditandai dengan akhiran nomor NPWP dengan akhiran "001", "002", "003", dan seterusnya. Untuk NPWP pusat diakhiri dengan akhiran "000".

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Cabang hampir sama dengan Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Pusat. Hanya saja untuk jenis pajak yang wajib untuk dilaporkan biasanya hanya PPh Pot Put saja. Untuk PPN ada yang wajib lapor ada juga yang tidak, tergantung kebijakan dari perusahaan pusat.

Jika Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Cabang atas PPN sudah terpusat ke NPWP Induk, maka untuk cabang tidak perlu melaporkan PPN. Sementara Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Cabang untuk lapor SPT Tahunan tidak perlu dilakukan, cukup pusatnya saja yang melakukan pelopran SPT Tahunan.

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai

Jika pekerjaan Anda adalah karyawan atau pegawai maka Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Anda adalah yang paling mudah. Hal ini karena Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai untuk menghitung dan membayar pajak sudah otomatis dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini adalah kantor atau perusahaan tempat Anda bekerja.

Tanpa Anda sadari setiap bulannya Anda sudah melakukan keajiban pajak dalam hal penghitungan dan pembayaran pajak yang otomatis dipotong dari gaji yang Anda terima. Sehingga Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai hanya tinggal melakukan pelaporan pajak melalui SPT Tahunan yang dilakukan setahun sekali yang pada umumnya dilakukan dari tanggal 1 Januari Hingga 31 Maret Tahun berikutnya.

Pelaporan pajak melalui SPT Tahunan dapat Anda lakukan langsung ke kantor pajak atau secara online. Silahkan Anda pelajari bagaimana cara lapor pajak melalui SPT Tahunan di blog ini. Sudah kami buatkan tutorial lengkap. (Baca: Lapor Pajak Online)

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Yang dimaksud usahawan adalah Anda yang memiliki usaha atas nama Anda sendiri. Jenis usaha yang Anda jalankan bisa bermacam macam. Dari usaha atas keahlian khusus seperti dokter yang buka praktek atau juga untuk pekerjaan sebagai notaris. Anda yang bekerja sebagai freelance juga masuk kedalam kategori usahawan.

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam hal menghitung, membayar, dan melapor pajak Anda lakukan sendiri. Dalam sistem perpajakan hal ini dinamakan Self Assessment. Besarnya pajak yang harus Anda bayar tidak ditentukan oleh kantor pajak melaikan oleh Anda sendiri. Acuan cara menghitung pajak ada dalam Undang undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Anda dapat mempelajari undang undang tersebut. Namun jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami isi undang undang, silahkan Anda datang langsung ke kantor pajak untuk mendapat bimbingan langsung oleh Account Representative agar Anda bisa mendapat penjelasan lebih menyeluruh terkait Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Selanjtnya, setelah Anda selesai menghitung pajak Anda, silahkan Anda membayar pajak tersebut. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak dilakukan setiap bulannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk pajak bulan januari maksimal Anda bayarkan tanggal 15 Februari. Demikian juga untuk bulan-bulan berikutnya.

Berbeda dengan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang cukup lapor pajak setahun sekali, untuk Anda yang berprofesi sebagai usahawan kegiatan melapor pajak dibagi menjadi dua, yaitu usahawan yang masuk kategori PP 46 Tahun 2013 dan yang tidak termasuk kategori PP 46 Tahun 2013.

Untuk usahawan yang masuk kategori PP 46 Tahun 2013 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan untuk melapor pajak cukup dilakukan setahun sekali yaitu lapor pajak melalui SPT Tahunan. Sementara yang tidak termasuk kategori PP 46 Tahun 2013 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan untuk pelaporan pajak adalah lapor pajak bulanan melalui SPT Masa dan lapor pajak tahunan melalui SPT Tahunan.

Bagi Anda yang baru pertama kali melakukan pelaporan pajak, kami sangat menyarankan agar Anda datang ke kantor pajak untuk mendapat bimbingan langsung oleh Account Representative.

Kewajiban Wajib Pajak Bendahara

Yang dimaksud dalam kategori bendahara adalah bendahara pemerintah bukan bendahara swasta. Jadi jika ada sekolah swasta yang memiliki NPWP maka jenis NPWP tersebut bukan termasuk NPWP Bendahara. Bendahara memiliki kewenangan khusus di bidang perpajakan yaitu sebagai pemungut pajak.

Jenis pajak yang biasa ditemui oleh Bendahara sehubungan dengan statusnya sebagai pemungut adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPN. Banyak sekali aturan terkait dengan jenis transaksi apa yang temasuk dalam jenis-jenis pajak tersebut. 

Untuk saat ini kami belum membuat artikel tentang cara menghitung dan membayar pajak untuk bendahara. Anda bisa membacanya sendiri di Undang undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 atau langsung ke kantor pajak agar bisa mendapat penjelasan.

Kewajiban Wajib Pajak Bendahara untuk pembayaran pajak atas objek pajak pungutan dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk pajak bulan januari maksimal Anda bayarkan tanggal 10 Februari. Demikian juga untuk bulan-bulan beikutnya.

Sementara Kewajiban Wajib Pajak Bendahara untuk pelaporan pajak bulanannya dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk lapor tahunan dilakukan antara tanggal 1 Januari hingga 30 April tahun berikutnya.

Wajib Pajak Harus Tahu

Jadi demikian yang dapat kami sampaikan untuk Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi. Dengan penjelasan kami di atas tentu belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda terkait dengan Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi.

Setidaknya saat ini Anda sudah memahami secara garis besar Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi yang Anda miliki. Inti dari Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi adalah menghitung, membayar, dan melapor pajak. Namun dikarenakan sangat luasnya topik ini, maka akan kami sambung di artikel selanjutnya.

Dan sebagai penutup, perlu Anda tahu jika Anda tidak memenuhi setiap ketentuan tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak ini, maka ada sanksi untuk setiap pelanggarannya. Jadi mohon perhatikan Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi jika Anda sudah memiliki kartu NPWP. (Baca: Sanksi Tidak Melaporkan SPT)

Lupa EFIN Pajak Bagaimana? Ini yang perlu Anda lakukan

Lupa EFIN Pajak merupakan hal yang biasa terjadi. Mengingat EFIN Pajak adalah hal yang sangat penting sudah seharusnya Anda menyimpannya dengan baik-baik. Namun adakalanya EFIN Pajak yang hanya satu lembar kertas ini terselip atau hilang. Bagaimana jika Anda lupa menaruh lembar EFIN Pajak ini? Sebaiknya Anda tahu beberapa hal tentang EFIN pajak dan solusinya jika EFIN lupa atau hilang. Mari kita bahas!

EFIN Pajak

EFIN Pajak adalah sebuah kode verifikasi untuk pendaftaran efiling DJP Online. Karena fungsi utama EFIN Pajak hanya untuk pendaftaran efiling DJP Online saja, maka jika sewaktu-waktu EFIN Pajak Anda lupa atau hilang, maka Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda bisa log in ke efiling DJP Online maka sudah tidak ada masalah.

Saat Anda masuk ke efiling DJP Online, Anda tidak akan dimintai kembali kode EFIN Pajak. Anda hanya diminta untuk memasukkan nomor NPWP dan password efiling DJP Online saja. Anda lupa password efiling DJP Online Anda?

EFIN Pajak untuk yang lupa password

Selain berfungsi sebagai kode verifikasi untuk pendaftaran efiling DJP Online, EFIN Pajak juga berfungsi saat Anda lupa password efiling DJP Online Anda. Jika hal ini terjadi maka berikut yang perlu Anda lakukan.

Pertama, silahkan masuk ke halaman berikut https://djponline.pajak.go.id/resetpass. Kemudian masukkan nomor NPWP, kode EFIN Pajak, kode pengaman, dan jangan lupa centang "lupa email" jika Anda juga lupa dengan email yang Anda gunakan, jika tidak maka cukup NPWP dan EFIN Pajak saja.

Kedua, cek email yang Anda gunakan saat daftar akun efiling DJP Online. Kemudian klik link yang diberikan untuk mereset password efiling DJP Online Anda.
EFIN Pajak untuk yang lupa password
Pada halaman reset password efiling DJP Online, ada pemberitahuan yang perlu Anda tahu, berikut isinya
  1. Pastikan Anda masih menyimpan EFIN yang diberikan oleh KPP.
  2. Jika Anda lupa atau tidak menyimpan EFIN, silahkan meminta pencetakan ulang EFIN di KPP Terdekat
  3. Anda dapat mengubah email untuk menerima password baru, jika menghendakinya dengan memilih "YA" pada pilihan "Lupa Email?"
  4. Jika Anda mengubah email, maka password akan dikirimkan ke email Anda yang baru, dan email tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem untuk mengirimkan pesan kepada Anda
Permasalahan berikutnya adalah, bagaimana jika Anda lupa EFIN Pajak Anda? Mari kita lanjutkan.

Lupa EFIN Pajak dan cara cetak ulang

Jika permasalahan utama Anda adalah lupa EFIN Pajak, maka yang perlu Anda lakukan adalah cetak ulang EFIN Pajak. Untuk melakukan cetak ulang EFIN Pajak Anda diharuskan untuk datang langsung ke kantor pajak. Jika bukan Anda sendiri yang meminta cetak ulang EFIN Pajak, maka Anda perlu melampirkan surat kuasa kepada yang akan mengambil EFIN Pajak Anda.

Yang perlu Anda lakukan cukup mengisi formulir cetak ulang EFIN Pajak, kemudian lampirkan 1 fotokopi KTP, dan 1 fotokopi NPWP Anda. Serahkan berkas tersebut ke petugas pajak, dan EFIN Pajak Anda pun langsung dicetak.

Formulir cetak ulang EFIN Pajak

Berikut adalah formulir cetak ulang EFIN Pajak
formulir cetak ulang EFIN Pajak

Jika kurang jelas Anda bisa download formulir cetak ulang EFIN Pajak di sini  http://www.pajakbro.com/p/formulir-pajak.html atau lebih mudahnya Anda dapat mengambil langsung formulir cetak ulang EFIN Pajak di kantor pajak.

e Billing Pajak lewat ATM Mandiri Satu Menit Beres!!!

e Billing Pajak lewat ATM Mandiri

Untuk membuat kode billing pajak menggunakan e Billing Pajak sebelumnya hanya bisa melalui internet dan SMS. Awal Februari 2017 ini kami mendapat kabar bahwa e Billing Pajak bisa dibuat lewat ATM Mandiri. Bahkan yang lebih bagus lagi adalah tidak hanya membuat kode billing pajak saja melainkan Anda bisa sekaligus melakukan pembayaran.

Sistem seperti ini sebenarnya sudah diadopsi oleh beberapa Pemerintah Daerah, dan tentu bukan lah hal yang baru. Metode e Billing Pajak lewat ATM Mandiri juga sangat mirip dengan metode pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sehingga bagi Anda yang sudah bisa melakukan pembayaran elektronik melalui ATM tentu tidak akan mengalami banyak kesulitan.

Untuk lebih jelasnya silahkan simak video tutorial e Billing Pajak lewat ATM Mandiri. Satu Menit Beres!!!

Setelah Punya NPWP Lalu Apa? Baca Kewajiban Pajaknya

Setelah Punya NPWP Lalu Apa?

Mengapa Anda Membuat NPWP?

Setelah punya NPWP lalu apa? Dari pengalaman saya selama 1 tahun menjadi petugas pembuatan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak, dapat disimpulkan bahwa tujuan membuat NPWP sebagian besar adalah untuk:
  1. Kredit Bank
  2. Izin Usaha
  3. Melamar Pekerjaan
Padahal fungsi utama NPWP bukan lah untuk hal-hal di atas. Fungsi NPWP sendiri adalah sebagai sarana kantor pelayanan pajak untuk mencatat seluruh administrasi perpajakan yang Anda lakukan. Setelah punya NPWP setiap uang pajak yang Anda setor/bayarkan ke negara dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan.

Kredit Bank Setelah Punya NPWP

Mungkin pernah terlintas di benak Anda, mengapa saat Anda ingin meminjam uang di bank maka disyaratkan memiliki NPWP? Secara ringkas dapat dijelaskan, ada unsur pajak penghasilan yang didapatkan oleh pihak bank atas bunga pinjaman dari kredit yang Anda lalukan. Sehingga pihak bank wajib mengetahui NPWP Anda untuk pencatatan pihak bank.

Izin Usaha Setelah Punya NPWP

Untuk mendirikan sebuah badan usaha, Anda perlu mempersiapkan banyak hal, dan salah satunya adalah NPWP. Mengapa harus punya NPWP sebelum memulai usaha? Perlu Anda tahu, setiap orang atau badan yang memiliki penghasilan maka wajib untuk membayar pajak.

Badan usaha yang sudah memiliki penghasilan wajib menyetor pajaknya, sehingga dari awal Anda sudah harus memiliki NPWP agar saat melakukan pembayaran pajak maka semuanya tercatat dalam sistem administrasi kantor pajak.

Melamar Pekerjaan Setelah Punya NPWP

Pada artikel "Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja" sudah saya jelaskan tentang hal ini. Tidak seharusnya perusahaan mensyaratkan NPWP untuk melamar kerja. Perusahaan menjadikan NPWP sebagai syarat agar saat Anda diterima bekerja, maka perusahaan bisa langsung memotong pajak atas gaji Anda tanpa terbebeni kenaikan tarif sebesar 20% dari tarif normal. Namun jika pada akhirnya jika Anda tidak diterima bekerja di tempat tersebut, maka NPWP tidak diperlukan lagi.

Kewajiban Setelah Punya NPWP

Karena kebanyakan masyarakat masih sangat awam di bidang perpajakan maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Dan hal ini sudah terjadi puluhan tahun bahkan hingga artikel ini Anda baca. Dengan memiliki NPWP bukan berarti selesai sudah urusan Anda.

Malah sebaliknya, setelah punya NPWP maka dimulai pula kewajiban perpajakan Anda untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang Anda dapatkan.

Setelah punya NPWP, kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tidak sama untuk masing-masing pemilik kartu NPWP. Sebagai gambaran saja, untuk pegawai/karyawan pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja setiap bulannya. Sehingga kewajiban menghitung dan membayar sudah diwakilkan oleh pemberi kerja.

Tinggal kewajiban melaporkan pajaknya saja yang dilakukan setahun sekali melalui lapor SPT Tahunan. Melapor pajak bukan membayar pajak, karena sering sekali banyak yang salah paham soal ini. Pajak Anda sudah disetorkan, Anda hanya melaporkan yang sudah disetorkan tersebut.

Sementara jika Anda usahawan, maka setelah punya NPWP, kegiatan menghitung dan membayar pajak harus Anda lakukan sendiri setiap bulannya. Dan di akhir tahun pajak Anda diminta untuk melaporkan pajak yang sudah Anda hitung dan bayarkan tersebut. Namun jika Anda memiliki kewajiban pajak misalkan PPN, maka Anda juga wajib lapor pajak bulanan.

Dan terakhir untuk badan usaha setelah punya NPWP, kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan setiap bulannya. Sehingga untuk badan usaha dikenal istilah lapor SPT Masa dan Lapor SPT Tahunan. Penjelasan lebih lengkap bisa Anda baca artikel kami tentang Kewajiban Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi

Setelah Punya NPWP Lalu Apa?

Peduli Karena Mengerti Punya NPWP

Mungkin itu saja dari saya, semoga Anda bisa lebih peduli dengan kewajiban setelah punya NPWP. Untuk informasi lebih lengkap, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Account Representative (AR) di masing-masing kantor pajak tempat Anda terdaftar. Terima Kasih.

INDEX PERSYARATAN NPWP

e-Billing Pajak | Bayar Pajak Online dengan SSE Pajak 2017

Saat ini untuk melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan kapan saja karena bisa dilakukan secara online. Bagi Anda yang sibuk dan tidak banyak memiliki waktu luang untuk bayar pajak, tentu saja akan sangat terbantu dengan sistem e-Billing Pajak yang sudah dibuat Direktorat Jenderal pajak sejak 1 Juli 2016 lalu.

Untuk mulai bayar pajak online menggunakan e-Billing Pajak yang perlu Anda lakukan adalah
  1. Registrasi Akun e-Billing SSE Pajak
  2. Membuat Kode ID Billing Pajak
  3. Mencetak Kode ID Billing Pajak
  4. Membayar Pajak Online
Sepintas mungkin terlihat panjang proses untuk mulai membayar pajak online menggunakan e-Billing Pajak, namun jika sudah dilakukan 3-5 kali akan terasa lebih mudah dibandingkan dengan metode lama yang masih menggunakan surat setoran pajak (SSP) secara manual.

Tahap 1: Registrasi Akun e-Billing SSE Pajak

Saat ini ada 3 server SSE Pajak yang siap melayani pembuatan kode e Billing Pajak yaitu
  1. https://sse.pajak.go.id
  2. https://sse2.pajak.go.id
  3. https://sse3.pajak.go.id
Ketiga website tersebut sama-sama bisa digunakan untuk membuat kode billing pajak. Kami pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan server SSE Pajak yang ketiga yaitu https://sse3.pajak.go.id/ karena di server ini SSE Pajak error jarang sekali terjadi. Belum punya akun SSE Pajak? Silahkan baca panduan kami di sini Cara Daftar SSE Pajak.

Tahap 2: Membuat Kode Billing Pajak

Silahkan buka SSE Pajak server tiga yaitu https://sse3.pajak.go.id. Log in akun SSE Pajak pada halaman tersebut, sehingga tampilan awalnya akan seperti ini
e Billing Pajak Online
Pilih isi SSE untuk mulai membuat Kode Billing Pajak, dan akan muncul formulir SSE Pajak seperti ini
e Billing Pajak Online

Untuk server e-Billing Pajak https://sse3.pajak.go.id hanya bisa membuat kode billing atas nama diri sendiri. Sehingga kolom NPWP tidak dapat diubah, jika ingin membuat Kode Billing Pajak untuk NPWP yang lain silahkan gunakan sever yang kedua https://sse2.pajak.go.id.

Untuk jenis pajak dan jenis setoran bisa Anda lihat penjelasannya di sini Kode Akun Pajak e Billing. Selanjutnya silahkan isi Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Jumlah Setoran sesuai dengan pajak yang akan Anda bayarkan. Selesai mengisi formulir e Billing Pajak, silahkan klik simpan dan cetak kode Billing Pajak.


 e Billing Pajak Online


Tahap 3: Mencetak Kode Billing Pajak

Selanjutnya Anda akan mendapat sebuah file PDF yang dapat Anda cetak, berikut adalah contoh kode billing pajak yang sempat kami buat
 e Billing Pajak Online
Silahkan cetak file PDF yang berisi kode billing tersebut

Tahap 4: Membayar Pajak Online

Jika Anda ingin membayar pajak melalui kantor pos atau Bank, maka Anda cukup serahkan cetakan kode billing yang Anda miliki kemudian bayarkan sesuai dengan pajak yang akan Anda bayar.

Sementara jika Anda ingin melakukan pembayaran melalui ATM atau mini ATM, maka silahkan masuk ke menu pembayaran Pajak dan masukkan kode billing yang Anda miliki.

Struk atau tanda terima dari Bank tersebut adalah bukti pembayaran pajak yang wajib Anda lampirkan saat melakukanpelaporan pajak. Kami sangat menyarankan untuk meng-copy bukti pembayaran tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan setor.