PajakBro.com

Latest Posts

Perhitungan PPh 21

Contoh Soal Penghitungan PPh 21 Penghasilan Pegawai Tetap

Contoh Soal Penghitungan PPh 21 Penghasilan Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: P...

Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 PP 46 Tahun 2013

PP Nomor 23 Tahun 2018 | Pajak UMKM Turun Menjadi 0.5% Berlaku Mulai 1 Juli 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 | Pajak UMKM Turun Menjadi 0.5% Berlaku Mulai 1 Juli 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 Pajak UMKM Turun Menjadi 0.5% Berlaku Mulai 1 Juli 2018. Landasan hukum terkait dengan kebijakan ini diatur dala...

NPWP Perusahaan NPWP Pribadi

Apa itu NPWP? Mengapa harus memiliki NPWP?

Apa itu NPWP? Mengapa harus memiliki NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut NPWP adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib P...

Hari Kerja Kantor Pajak Jam Kerja Kantor Pajak

Jam Kerja dan Hari Kerja Kantor Pajak Selama Bulan Ramadhan 2018

Jam Kerja dan Hari Kerja Kantor Pajak Selama Bulan Ramadhan 2018

Jam Kerja dan Hari Kerja Kantor Pajak Selama Bulan Ramadhan 2018 Hari kerja kantor pajak seluruh Indonesia sudah ditentukan sama yaitu ...

e-Faktur Pajak e-Faktur Versi 2.0

EFAKTUR VERSI 2.1 - DOWNLOAD DAN CARA UPDATE EFAKTUR TERBARU 2018

EFAKTUR VERSI 2.1 - DOWNLOAD DAN CARA UPDATE EFAKTUR TERBARU 2018

CARA UPDATE EFAKTUR 2.1 Berikut Kami Sampaikan hal-hal Penting terkait Update Terbaru Aplikasi E-Faktur 2.1 : E-faktur harus di-upda...

Langganan: Postingan (Atom)

PajakBro.com adalah blog pajak yang dikelola langsung oleh pegawai pajak. Dalam blog pajak ini kami mengulas semua bentuk administrasi perpajakan yang biasa dihadapi oleh Wajib Pajak atau Calon Wajib Pajak. Anda tidak perlu khawatir dengan peraturan pajak yang berlaku karena di blog ini kami menyajikan bahasa Undang-undang Perpajakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami bahkan untuk pemula sekalipun.

Hal-hal yang kami bahas di blog ini meliputi tahapan pembuatan NPWP baik yang dilakukan secara langsung ke kantor pajak maupun yang dilakukan secara online melalui e-Registrasi NPWP Online. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban perpajakan, kami juga mengenalkan kepada Anda terkait kewajiban Anda setelah memiliki NPWP yaitu kewajiban untuk menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak.

Perhitungan pajak adalah hal paling luas karena kewajiban perpajakan setiap pemegang kartu NPWP belum tentu sama. Anda akan mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal15), Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga untuk pembahasannya akan kami buat secara bertahap.

Sementara untuk kewajiban pembayaran pajak saat ini sudah menggunakan sistem online melalui SSE Pajak atau eBilling Pajak. Dulu untuk pembayaran pajak Anda diwajibkan untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP Pajak), sementara saat ini cukup dengan kode billing pajak. Yang selanjutnya untuk pembayaran dilakukan via Internet Banking, ATM, ataupun teller Bank.

Dan untuk kewajiban terakhir yaitu pelaporan Pajak, Anda akan mengenal istilah Surat Pemberitahuan (SPT Pajak). Pelaporan pajak terdiri atas lapor pajak bulanan (SPT Masa) dan lapor pajak tahunan (SPT Tahunan). Untuk metode pelaporan sendiri bisa dilakukan secara maual dengan mengisi formulir pajak yang disediakan, atau bisa juga dengan elektronik yaitu melalui e-SPT dan DJP Online.

Bagi Anda yang masih sangat awam di bidang perpajajakan tidak perlu merasa cemas dengan kewajiban perpajakan di atas, karena semua hal di atas akan kami bahas satu per satu dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jika Anda masih merasa bingung, Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar yang kami sediakan dan kami akan dengan sangat senang hati untuk menjawab segala bentuk pertanyaan Anda seputar pajak.

Discalimer
Perlu Anda tahu, blog pajak ini tidak berafiliasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi resmi negara. Kami sangat menyarankan untuk menjadikan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai rujukan utama jika dirasa ada penyampaian dari kami yang kurang tepat.