Cara Menghitung Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Paling Sederhana


Cara Menghitung Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Paling Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, tahu kah Anda bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua jenis yaitu
  1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2), dan
  2. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3).
Saat ini Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) dikelola oleh pemerintah daerah, sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas semua hal tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) mulai dari objek pajaknya hingga cara menghitungnya, dan sebagai dasar hukumnya kita menggunakan aturan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Tanah dan atau Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan.

Sedangkan bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang.

Mengapa harus dibedakan antara bumi dan bangunan nya?
Hal ini dikarenakan objek pajak yang Anda miliki bisa berupa bumi (tanah) saja atau bisa juga bumi dan bangunan. Selain itu, penentuan harga per meter untuk bumi berbeda dengan harga per meter untuk bangunan. Bahkan untuk bangunan, berbeda objek bangunan pun akan berbeda harga yang dihitung.

Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perlu diketahui juga, tidak semua bangunan dikenakan pajak. Mungkin dalam pengurusan awal Anda butuh IMB, namun untuk pajaknya tidak semua bangunan dikenakan pajak. Kriteria Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek yang:
  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sesuai dengan UU No.28/2009 NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :
  1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
  2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  3. nilai perolehan baru;
  4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota tidak lah sama, dalam UU No.28/2009 disebutkan NJOPTKP sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai bersih dari NJOP dikurangi dengan NJOPTKP. Sehingga rumus untuk NJKP=NJOP-NJOPTKP.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dalam UU No.28/2009 pasal 80 ditetapkan paling besar 0,3% dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan daerah. Sehingga tiap kota atau kabupaten belum tentu memiliki tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang sama.

Rumus Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sangat sederhana yaitu dengan mengalikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan dengan NJKP dari objek pajaknya. Sehingga rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah PBB terutang = Tarif x NJKP, atau jika langsung dihitung bersamaan maka tiap kota atau kabupaten belum tentu memiliki tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang sama.
PBB terutang 0,3% X (NJOP - NJOPTKP)

Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal:
Untuk mempermudah perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, mari kita bahas kasus yang biasa kita temui di lapangan. Misalkan Pak Ahmad punya aset di daerah Semarang sebagai berikut
- Luas Tanah 500 M2 (NJOP Rp 1.000.000)
- Luas Rumah 600 M2 (Rumah tingkat 3, per lantai luasnya 200 M2, NJOP Rp 2.500.000)
- Pagar Rumah 50 M2 (NJOP Rp 5.000.000)
- Kolam Renang 100 M2 (NJOP Rp 4.000.000)
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota semarang sebesar 0,25% dan NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 20.000.000

Berapakah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Pak Ahmad?

Jawab:
Perhitungan NJOP
- Tanah -> 500 x Rp 1.000.000    = Rp    500.000.000
- Rumah -> 600 x Rp 2.500.000  = Rp 1.500.000.000
- Pagar -> 50 x Rp 1.000.000      = Rp     250.000.000
- Kolam -> 100 x Rp 4.000.000  = Rp     400.000.000
Total NJOP                                      Rp 2.650.000.000

Perhitungan NJKP
NJKP = NJOP - NJOPTKP
          = Rp 2.650.000.000 - Rp 20.000.000
          = Rp 2.630.000.000

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Terutang = Tarif x NJKP
                        = 0,25% x  Rp 2.630.000.000
                        = Rp 6.575.000

Jadi, Untuk aset senilai Rp 2.650.000.000, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Pak Ahmad sebesar Rp 6.575.000.

Cara Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Cara Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat lah mudah. Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya diberikan melalui kantor kelurahan atau desa. Setelah menerima SPPT, selanjutnya Anda tingal membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan ke kantor pos atau Bank.

Memahami Kasus Tere Liye, Benarkah Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku Sangat Tinggi?

Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku Sangat Tinggi

Pajak Penghasilan Perorangan

Untuk memahami pemberitaan di media terkait tarif pajak atas royalti penulis buku yang disampaikan oleh Tere Liye, Anda harus tahu dulu apa itu Pajak Penghasilan untuk orang pribadi. Ada 2 referensi yang wajib Anda baca yang juga kami jadikan acuan dasar opini tulisan kami yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Beda pekerjaan beda pula pasal yang digunakan, seperti itulah undang-undang pajak yang berlaku. Seperti kasus yang sedang hangat saat ini tentang penulis buku bernama pena Tere Liye. Apakah benar pajak penghasilan untuk penulis buku sangat tinggi? Untuk menjawab ini perlu kita kupas poin per poin.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa tarif pajak orang pribadi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu
  1. Karyawan atau Pegawai
  2. Usahawan
  3. Pekerjaan Bebas
Pajak penghasilan untuk karyawan diatur di Pasal 21 (biasa disebut PPh Pasal 21), sedangkan untuk usahawan dan pekerjaan bebas diatur di Pasal 25 (biasa disebut PPh Pasal 25). Di tahun 2013 pemerintah mengelurkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha. Dan ini lah yang akhirnya menimbulkan perdebatan sejak saat aturan itu dikeluarkan hingga saat ini.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sebenarnya bertujuan untuk menyederhakan perhitungan pajak dan untuk memberikan keringan pajak khususnya untuk UMKM. Namun pada saat pelaksanaannya malah sebaliknya, ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang merasa keberatan dengan aturan ini. Mengapa seperti itu? Mari kita diskusikan lebih dalam.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Hal yang menjadi keberatan banyak pihak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terkait dengan tarif flat sebesar 1% yang tidak adil. Selain itu, penggolongan usaha yang termasuk dalam kategori UMKM yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menjadi tidak fair untuk beberapa pihak. Dua alasan itu lah yang mengakibatkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun akhirnya dinyatakan sudah sesuai dengan undang-undang pajak.

Jika kita melihat tarif pajak usaha di Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 maka tarif yang digunakan bersifat progresif. Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah tarif yang berlaku akan bebeda (bertambah tinggi) sesuai dengan omset. Makin tinggi penghasilan maka makin besar pulang tarif pajak yang digunakan. Tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:
  • Penghasilan di bawah 50 juta berlaku tarif 5%
  • Penghasilan 50 juta  sampai 250 juta berlaku tarif 15%
  • Penghasilan 250 juta sampai 500 juta berlaku tarif 25%
  • Penghasilan di atas 500 juta berlaku tarif 30%

Tarif tersebut berlaku untuk penghasilan bersih bukan omset seluruhnya. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut boleh dikurangkan dari omset yang diperoleh. Dengan simulasi sederhana, maka Anda akan menyadari bahwa tarif 1% PP 46 Tahun 2013 sangat tinggi, karena perkalian tarif tersebut langsung ke omset kotor bukan penghasilan bersih. Hal ini malah tidak adil untuk UMKM dengan kelas bawah (omset dibawah 1 Milyar per tahun), sementara untuk UMKM kelas menengah (omset 1-4,8 Milyar) justru diuntungkan.

Selain itu, pengelompokan jenis usaha apa saja yang masuk sebagai kategori UMKM juga menjadi polemik sendiri. Berikut adalah pengelompokan jenis usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.


Jenis UMKM yang bisa menggunakan tarif 1% PP 46 Tahun 2013

  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
    olahragawan; 
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
  • agen iklan; 
  • pengawas atau pengelola proyek; 
  • perantara; 
  • petugas penjaja barang dagangan; 
  • agen asuransi; dan 
  • distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 


Jenis UMKM Perorangan yang TIDAK BISA menggunakan tarif 1%

1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
Penjelasan: Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) pp 46 Tahun 2013)

Jenis UMKM Badan Usaha yang TIDAK BISA menggunakan tarif 1%

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  • Wajib Pajak ini dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. (Pasal 7 ayat (1) PMK-107/PMK.011/2013)
  • Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Tahun Pajak yang bersangkutan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya. (Pasal 7 ayat (2) PMK-107/PMK.011/2013) 
  • Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pp 46 TAHUN 2013 bagi WP badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial. (Butir E angka 2 huruf b SE-32/PJ/2014) 
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Memahami Kasus Tere Liye

Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku

Dalam kasus Tere Liye yang mempermasalahkan Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku yang terlalu tinggi sebenarnya sudah bisa dijelaskan di sini. Tere Liye membandingkan tarif pajak 1% dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Jika melihat pekerjaan Tere Liye maka yang bersangkutan tidak termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang bisa menggunakan tarif 1%. Sehingga berlaku tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Jika melihat profesi Tere Liye sebagai seorang penulis, maka tarif Pasal 17 ini cukup besar dikarenakan tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperolah penghasilan. Sehingga jika dihitung pajaknya, maka akan cukup besar sekalipun sudah menggunakan norma perhitungan sebesar 50%.

Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku Tinggi?

Namun jika kita melihat lebih luas, banyak UMKM malah lebih memilih menggunakan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dibanding dengan tarif 1% PP 46 Tahun 2013. Keadaan di lapangan tentu sangat bervariasi. Jika untuk mendapatkan penghasilan dibutuhkan banyak biaya maka tarif  Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 akan terasa kecil hal ini karena penghasilan bersih yang akhirnya dikalikan dengan tarif pajak kecil. Sementara untuk usaha yang tidak banyak mengeluarkan biaya maka tarif 1% PP 46 Tahun 2013 yang lebih menjadi opsi.

Untuk saat ini tarif pajak belum mengakomodasi kedua hal ini. Melihat kondisi seperti ini sebaiknya memang perlu dilakukan perubahan tarif pajak untuk mengakomodir lebih banyak kasus di lapangan sehingga tarif pajak menjadi lebih fair untuk semua pihak.

Klarifikasi DJP Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

2. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

3. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni). Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

4. Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak kami tindaklanjuti sesegera mungkin, namun keputusan yang bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

5. Saat ini Pemerintah sedang melaksanakan program Reformasi Perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, termasuk reformasi di bidang peraturan dan regulasi perpajakan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan memberikan masukan untuk program Reformasi Perpajakan tersebut, kunjungi laman www.pajak.go.id/reformasiperpajakan. Pertanyaan yang bersifat teknis dapat disampaikan langsung kepada Account Representative masing-masing atau menghubungi Kring Pajak di 1500 200.

( Klarifikasi DJP Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis dikutip dari situs Resmi DJP http://pajak.go.id)

Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis

Cara Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online 2017

Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online adalah salah satu opsi pembayaran pajak online yang patut dicoba. Selain lebih mudah, aksesnya pun jauh lebih cepat daripada SSE Pajak generasi pertama. Dengan antar muka yang jauh lebih user friendly seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menggunakan salah satu aplikasi Pajak Online milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini.

Sejatinya SSE Pajak yang ada pada menu DJP Online ini adalah SSE Pajak generasi 2 yang merupakan pembaharuan dari generasi pertama. Selain itu ada juga SSE Pajak generasi 3 yang secara tampilan tidak berbeda dengan SSE Pajak generasi 2 (sejak pembaharuan 2017 sudah dibuat sama). Namun sayangnya  antara SSE Pajak generasi 1, SSE Pajak generasi2, maupun SSE Pajak generasi 3 tidak saling terhubung, sehingga untuk dapat menggunakan ketiganya maka Anda harus mendaftar satu per satu di masing-masing server SSE Pajak.

Daftar SSE Pajak Melalui DJP Online

DJP Online adalah layanan pajak satu tempat yang mana selain dapat digunakan untuk melakukan pelaporan pajak secara online, Anda pun dapat melalukan pengisian SSE Pajak melalui layanan ini. Oya perlu Anda tahu, output dari SSE Pajak adalah berupa kode billing pajak yang mana Anda bisa gunakan kode billing pajak ini untuk melakukan pembayaran pajak.

Karena kali ini kita menggunakan layanan DJP Online maka pastikan Anda sudah memiliki akun DJP Online terlebih dahulu. Jika sudah maka Anda cukup log in ke DJP Online kemudian masuk ke menu setting untuk mengaktifkan menu e-Billing Pajak. Berikut tahapannya

1. Log In DJP Online

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

2. Masuk Menu Setting DJP Online

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

3. Scroll ke paling bawah dan aktifkan e-Billing Pajak

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

4. Log In Ulang dan Menu e-Billing SSE Pajak sudah Aktif

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online

Untuk mulai mengisi SSE Pajak melalui DJP Online cukup dengan menekan menu e-Billing System seperti pada gambar 4 di atas, dan otomatis Anda akan diarahkan ke halaman baru ke https://sse2.pajak.go.id/default.

Berhasil masuk ke https://sse2.pajak.go.id/default, silahkan pilih "isi SSE" dan Anda akan dibawa ke formulir SSE Pajak seperti berikut
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Pada menu formulir SSE Pajak ini Anda hanya bisa membuat kode billing pajak untuk nomor NPWP Anda sendiri, sehingga jika Anda ingin membuat kode billing pajak untuk nomor NPWP yang berbeda maka Anda perlu mendaftarkan nomor NPWP tersebut ke SSE Pajak, untuk pilihannya bisa Anda baca di panduan saya di sini e-Billing Pajak | Cara Daftar SSE Pajak Lengkap.

Jika Anda belum paham untuk pengisian Jenis Pajak dan Jenis Setoran, Anda bisa melihat daftar Kode Jenis Pajak dan Jenis Setoran di sini Kode Akun Pajak. Pilihlah sesuai dengan jenis pajak yang ingin Anda bayar, untuk jenis setorannya bisa Anda baca di daftar tersebut karena beda transaksi beda juga kode jenis setorannya, harap berhati-hati dalam memilih kode jenis setoran ini. Jika Anda masih kurang yakin, Anda bisa hubungi Kring Pajak di (021) 1500200.

Cetak Kode Billing SSE Pajak

Untuk mencetak kode billing SSE Pajak, silahkan simpan terlebih dahulu isian formulir SSE Pajak Anda. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

Kemudian klik kode billing
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Nah, pada tampilan di atas sudah terlihat Kode Billing SSE Pajak untuk transaksi pembayaran pajak Anda. Kode tersebut bisa Anda catat di kertas atau bisa juga Anda cetak melalui tombol "cetak kode billing" yang sudah disediakan. Cukup mudah bukan?

Pembayaran Pajak Secara Online

Jika Anda sudah memiliki kode billing SSE Pajak, maka langkah terakhir adalah pembayaran pajak yang dapat Anda lakukan melalui teller Bank, ATM, maupun secara Online. Untuk pembayaran pajak secara online saat ini baru bisa melalui Internet Banking Bank Mandiri, untuk Bank lain masih belum terintegrasi dengan e-Billing milik DJP ini.

Cara pembayaran melalui Internet Banking Bank Mandiri cukup mudah, Anfa tinggal log in seperti biasa, kemudian pilih menu Bayar > Penerimaan Negara > Pajak/PNBP/Cukai > Masukkan Kode Billing yang Anda dapat dari SSE Pajak.
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Selanjutnya tinggal selesaikan seperti transaksi pembayaran online pada umumnya. Mudah bukan?

Jadi seperti itulah cara mudah mengisi SSE Pajak menggunakan DJP Online. Menggunakan SSE Pajak generasi 1, SSE Pajak generasi2, maupun SSE Pajak generasi 3 akan menghasilkan kode Billing Pajak yang sama, jadi silahkan pilih yang menurut Anda paling mudah.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Secara Hukum

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang WAJIB Anda tahu yaitu:
  1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
  2. Pajak bersifat MEMAKSA untuk setiap warga negara
  3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
  4. Pajak berdasarkan Undang-Undang
Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-undang, akan saya jelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pajak.

Pengertian Pajak Sebagai Kontribusi Wajib Warga Negara

Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Lalu siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Secara sederhana dapat saya jelaskan, siapa saja yang telah memiliki penghasilan melebihi batas PTKP (tahun 2017 PTKP ditetapkan sebesar Rp 4.500.000) . Jadi jika Anda adalah karyawan baik swasta ataupun pemerintah dengan total penghasilan lebih dari 4,5 juta, maka Anda berkewajiban membayar pajak, dan jika Anda adalah wirausaha maka setiap penghasilan Anda akan dikenakan pajak sebesar 1% dari bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa

Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa di sini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelakan bahwa jika Anda dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya Anda bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Pengertian Pajak Tidak mendapat Imbalan secara Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Jika Anda pernah membayar uang parkir, itu adalah salah satu bentuk dari retribusi. Ketika Anda mendapat manfaat parkir, maka Anda harus membayar sejumlah uang, itulah retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara.

Jadi ketika Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Namun yang Anda dapatkan dapat berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, Fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga Anda, Beasiswa Pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lain.

Pengertian Pajak Berdasarkan Undang-Undang

Perlu Anda tahu bahwa pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Apa itu Pengertian Pajak Menurut Para Ahli? Untuk mengimbangi pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang yang saya paparkan berdasarkan pemahaman saya di atas, berikut adalah beberapa pendapat para ahli ekonomi tentang pengertian Pajak.

Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq
Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu
Pengertian Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani
Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R
Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Jadi, Pajak Adalah?

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor publik (Masyarakat). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Semoga setelah memahami pengertian pajak dari para ahli di atas kita bisa lebih peduli untuk berkontribusi kepada negara dengan secara sadar ikut membayar pajak demi kepentingan kita bersama.

Batas Pelaporan SPT Tahunan 2017 Diperpanjang?

"Ini belum semua, belum semuanya terekam (dalam sistem DJP). Mudah-mudahan lebih dari tahun lalu, saya rasa naik. Jadi, bisa bertambah di akhir-akhir (batas waktu pelaporan)" - Ken Dwijugiasteadi. Kira-kira seperti itu lah penggalan informasi yang kami dapatkan dari CNN Indonesia. Berita selengkapnya bisa Anda baca di sini.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Seperti yang sudah kami informasikan pada artikel-artikel sebelumnya, batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret pada tiap-tiap tahunnya. Kantor pajak pun setiap batas akhir lapor SPT Tahunan selalu memberikan jam pelayanan ekstra hingga pergantian hari yaitu hingga pukul 24.00 di tanggal 31 Maret.

Tahun lalu DJP memberikan kompensasi selama 1 bulan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan ada lonjakan pengguna DJP Online yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 2017 Diperpanjang

Tahun ini DJP sepertinya masih kuwalahan dengan trafik tinggi yang terjadi di tahun 2016, sehingga di minggu-minggu terakhir bulan Maret, DJP Online kembali down. Di jam-jam tertentu yang kebetulan trafik sangat tinggi maka tidak lama DJP Online pun tumbang dan harus menunggu beberapa saat (menit/jam) sampai bisa digunakan kembali.

Batas pelaporan SPT Tahunan pribadi 2017 diperpanjang hingga 21 April 2017. Langkah ini adalah sebagai kompensasi bagi Anda yang sudah berusaha untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu namun terkendala masalah teknis yang dialami DJP Online.

Jangan Tunggu Sampai Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan (lagi)

DJP memberikan waktu bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan selama 3 bulan yaitu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Maret. Waktu selama 3 bulan tersebut ternyata belum dimanfaatkan dengan baik sehingga seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya pelaporan SPT Tahunan dilakukan pada minggu terakhir bulan maret.

Kami sangat menyarankan agar Anda segera melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 21 April 2017. Jika Anda masih menunggu hingga minggu terakhir sebelum batas 21 April 2017 tersebut dapat kami pastikan Anda akan berhadapan dengan antrian panjang kembali.

Akhir kata perlu kami ingatkan, lapor pajak melalui DJP Online bisa dilakukan dari rumah atau kantor tempat Anda bekerja. Jadi Anda tidak perlu ke kantor pajak lagi hanya untuk lapor SPT Tahunan.

Batas Pelaporan SPT Tahunan 2017 Diperpanjang