Perbedaan NPWP Pusat dan NPWP Cabang

Perbedaan NPWP Pusat dan NPWP Cabang bisa dilihat dari sisi fisik dan fungsinya. Dari sisi fisik, NPWP Pusat dan NPWP Cabang memiliki penomoran NPWP yang berbeda. Sementara dari sisi fungsi, NPWP Pusat dan NPWP Cabang memiliki kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya mari kita ulas bersama.

Perbedaan NPWP Pusat dan NPWP Cabang Dari Fisiknya

Secara bentuk kartu antara NPWP Pusat dan NPWP Cabang tidak memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada pada fisik kartu NPWP Pusat dan NPWP Cabang hanya berada pada nomornya saja. Untuk lebih jelasnya silahkan lihak format nomor NPWP berikut


Nomor NPWP terdiri atas 3 bagian, yaitu
  1. Kode unik
  2. Kode Kantor Pajak (KPP)
  3. Kode Pusat/Cabang

Format NPWP Pusat



Penomoran NPWP Pusat ditandai dengan akhiran kode "000". NPWP Pusat diberikan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Format NPWP Cabang



Penomoran NPWP Cabang pada akhir kode NPWP adalah selain kode "000".

Contoh Kasus
Misalkan saja Anda memiliki sebuah CV yang didirikan di Surabaya dengan nomor NPWP 00.111.222.3-444.000. Jika Anda ingin menambah cabang atas CV Anda yang berada di Surabaya maka NPWP untuk cabang tersebut adalah 00.111.222.3-444.001 untuk cabang pertama, 00.111.222.3-444.002 untuk cabang kedua, dan seterusnya.

Sementara jika CV Anda juga memiliki cabang di Luwuk, Sulawesi Tengah, maka kode NPWP Cabang yang diberikan bukan 00.111.222.3-444.003 melainkan 00.111.222.3-832.001.

Jika diperinci maka akan seperti ini
NPWP Pusat Surabaya
00.111.222.3-444.000

NPWP Cabang Surabaya
00.111.222.3-444.001 (Cabang Surabaya 1)
00.111.222.3-444.002 (Cabang Surabaya 2)
00.111.222.3-444.003 (Cabang Surabaya 3)

NPWP Cabang Luwuk
00.111.222.3-832.001 (Cabang Luwuk 1)

NPWP Cabang Palu
00.111.222.3-821.001 (Cabang Palu 1)
00.111.222.3-821.002 (Cabang Palu 2)

dan seterusnya...

Contoh kasus di atas adalah contoh sederhana saja. Kenyataannya ada beberapa perusahaan yang memiliki ratusan bahkan ribuan NPWP Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia.

Perbedaan NPWP Pusat dan NPWP Cabang Dari Fungsinya

Secara fungsi umum NPWP Pusat dan NPWP Cabang sama-sama berfungsi untuk mencatat seluruh administrasi perpajakan. Yang membedakan keduanya adalah jenis pajak yang dicatat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban atas membayar dan melaporkan pajak antara perusahaan pusat dan perusahaan cabang yang berbeda pula. Berikut penjelasannya

Kewajiban Pajak untuk NPWP Pusat

Kewajiban membayar dan melaporkan pajak untuk NPWP Pusat adalah seluruh jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Bea Materai, maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan jenis dari perusahaan tersebut.

Jadi pada NPWP Pusat, seluruh jenis pajak akan dicatat dan direkam pada NPWP Pusat. Karena beda jenis usaha berarti beda pajak yang dilaporkan, maka sebaiknya Anda berkonsultasi langsung dengan Accont Representative Anda sebelum memulai kewajiban perpajakan.


Kewajiban Pajak untuk NPWP Cabang

Untuk Perusahaan Cabang, kewajiban perpajakannya adalah jenis PPh Potput dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang termasuk dalam PPh Potput adlah PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4(2). Khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika dilakukan pemusatan PPN dari cabang ke pusat maka perusahaan Cabang tidak perlu lagi melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kesimpulan

Jadi demikian yang dapat kami sampaikan tentang perbedaan NPWP Pusat dan NPWP Cabang yang bisa dilihat dari sisi fisik dan fungsinya. Selama Anda memahami kewajiban perpajakan atas masing-masing jenis kartu NPWP tersebut maka Anda akan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku.

Profil Dirjen Pajak Sekarang - Ken Dwijugiasteadi


Ken Dwijugiasteadi, adalah Direktur Jenderal Pajak yang saat ini aktif menjabat dari tanggal 1 Maret 2016 lalu. Walaupun baru 9 bulan menjabat sebagai Dirjen Pajak, namun sepak terjangnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan tangan dinginnya program Tax Amnesty berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Lahir di Malang  pada tanggal 8 Nopember 1957. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya. Gelarnya diraih pada tahun 1983. Melanjutkan pendidikan Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1991.

Jenjang Karir Ken Dwijugiasteadi

Mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada tahun 1989, sebagai Kepala Seksi Wajib Perseorangan pada tahun 1992.

Tahun 1997 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pekanbaru, kemudian tahun 2000 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro dan pernah menjabat juga sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak badan dan Orang Asing Satu.

Pada 1 September 2003 dipromosikan menjadi Direktur Informasi Perpajakan, tahun 2006 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, 8 November 2013 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Terakhir pada tanggal 1 Desember 2015, beliau dilantik menjadi Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Maret 2016.

Referensi Artikel
http://www.kemenkeu.go.id/Daftarpejabat/direktur-jenderal-pajak

DJP Online | Cara Lapor Pajak SPT Tahunan 2016

Impresi pertama membuka situs DJP Online adalah kagum. Tahun ini banyak sekali perbaikan dan penambahan menu pengisian dan pelaporan SPT Tahunan di DJP Online. Bahkan saya pikir, Anda tidak perlu membaca artikel ini untuk melaporkan SPT Tahunan Anda karena penjelasan di website DJP Online sudah sangat lengkap.

Ok, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah memegang Bukti Potong PPh Pasal 21 (1721 Lampiran A2) dari tempat Anda bekerja, dan juga pastikan email yang Anda gunakan saat mendaftar efiling masih bisa digunakan. Berikut contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 yang saya terima dari kantor
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21

Langkah #1 Log In DJP Online

Untuk memulai pengisian SPT Tahunan Online, silahkan Anda kunjungi situs efiling Pajak berikut

Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Langkah #2 Membuat SPT Tahunan

Setelah Anda klik logo efiling Pajak tersebut, akan muncul halaman daftar SPT yang pernah Anda buat, kemudian klik tombol "Buat SPT"
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

setelah itu Anda akan disuguhkan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut
Contoh #1 Isian untuk Pria dengan pekerjaan sebagai Pegawai
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Contoh #2 Isian untuk Pria dengan pekerjaan sebagai Pegawai Gaji per tahun di bawah 60 juta
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Contoh #3 Isian untuk Pria dengan pekerjaan sebagai Pemilik Usaha atau Pekerjaan Bebas
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Keterangan:
Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di sini: http://www.pajak.go.id/e-spt

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT), Tunjangan PPh, Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya, Honorarium, imbalan lain sejenisnya, Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, dan Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR.

Langkah #3 Cara Mengisi SPT Tahunan Online

Untuk cara pengisian berikut adalah untuk SPT Tahunan OP 1770S (seperti pada Contoh #1). Untuk cara pengisian pada Contoh #2 dan Contoh #3 dapat Anda ikuti penjelasan yang sudah ada di situ efiling pajak. Berikut tampilan awal SPT 1770S, isi Tahun Pajaknya kemudian klik tombol "langkah Berikutnya"

1. Data Form

Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Keterangan:
Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, Isikan nilai pembetulan ke- berapa SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda Kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak

2. Lampiran II

Selanjutnya untuk langkah ke-2, tampilannya sebagai berikut
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Isi semua kolom yang disediakan, namun jika tidak ada, bisa langsung Anda klik "Lanjut Ke...."
Keterangan:
Bagian A
isilah kolom sesuai dengan data pemotongan PPh yang bersifat final yang Anda miliki

Bagian B
Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:
  • Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
  • Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
  • Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya)
  • Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
  • Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global
  • Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global
  • Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya)
  • Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global
  • Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global
  • Kolom Keterangan : Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.
Bagian C
Daftar ini digunakan untuk melaporkan jumlah kewajiban/utang pada akhir Tahun Pajak

Contoh:
ilustrasi:Bila Anda meminjam sejumlah uang kepada Bank A Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta sebesar Rp. 100.000.000 pada Tahun 2013. Sampai dengan akhir Tahun 2015 sisa pinjaman yang masih harus dilunasi kepada Bank A adalah sebesar Rp. 20.000.000.

Maka cara pengisiannya adalah sbb:
Nama Pemberi Pinjaman : Bank A
Alamat Pemberi Pinjaman : Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta
Tahun Peminjaman : 2013
Jumlah : Rp. 20.000.000

Bagian D
Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak, sesuai kondisi awal tahun pajak.

3. Lampiran I

Pada halaman ini, karena status Anda adalah pegawai/karyawan, maka Bagian C adalah yang WAJIB Anda isi, berikut contohnya

Gambar #1 Menu Lampiran I
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Gambar #2 Contoh isian bukti potong
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Jumlah PPh yang dipotong bisa Anda lihat pada Bukti Potong PPh 21 dari Bendahara

Gambar #3 Tampilan Bukti potong berhasil di-input
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

4. Induk SPT

Pada halaman ini Anda disuruh memasukkan angka-angka yang ada dalam bukti potong ke dalam formulir SPT Tahunan Online, berikut tampilannya
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Isi seluruh bagian (A hingga F) dan yang terpenting adalah pada bagian E (PPh Kurang/Lebih Bayar). Untuk karyawan/pegawai bagian ini seharusnya terisi NIHIL. Jika terjadi kurang/lebih bayar maka cek kembali bukti potong pada Lampiran I. Konsekuensi jika terjadi kurang bayar adalah, Anda diharuskan membayar pajak yang kurang dibayarkan. Namun jika terjadi lebih bayar, maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak atas diri Anda. Kedua opsi ini kurang baik, untuk itu coba teliti kembali. Anda juga bisa konsultasikan ke bendahara kantor jika hal ini terjadi.

Keterangan:
Bagian Identitas
Pada pilihan Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri, pilih :
  • HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  • PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  • MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
Bagian A.1
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :
  • Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
  • Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
  • Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-VI)
Bagian A.3
cukup jelas

Bagian A.5
Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga pengelola sumbangan keagamaan lainnya yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, sesuai dengan bukti setoran yang sah.

Bagian B.7
Tanggungan dan status. Contoh: menikah anak satu maka PTKP-nya K-1 sebesar Rp 42.000.000

Bagian C.10
Untuk jenis pajak Pasal 24, jumlah PPh yang dipotong/dipungut adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu. Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Bagian D.14 a
Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri selama tahun pajak bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak Menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan

Bagian D.14 b
Diisi dengan jumlah pokok PPh yang ada di dalam Surat Tagihan Pajak, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Bagian Pembayaran
  • Apabila berdasar hitungan sistem, status SPT Anda Kurang Bayar, sistem akan menampilkan panel pembayaran
  • Apabila Anda sudah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak, pilih Sudah, dan masukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara yang Anda miliki, serta tanggal pembayarannya
  • Apabila Anda belum melakukan pembayaran, sistem ini memberikan layanan pembuatan Kode Billing, yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pembayaran di Bank baik secara online(internet banking) atau datang langsung ke Bank
  • Apabila Anda belum aktif sebagai user ebilling di DJP Online, aktifkan terlebih dahulu

Bagian E.17 Jika Status Lebih Bayar
  • Permohonan Tidak berlaku apabila kelebihan berasal dari PPh yang Ditanggung Pemerintah (DTP)
  • Pilihan DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C(WP dengan Kriteria Tertentu), merupakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu (WP Patuh)yang ditetapkan oleh Kanwil DJP. Persayaratan WP dengan kriteria tertentu dapat dilihat pada Pasal 17C UU KUP dan Pasal 1 PMK Nomor 192/PMK.03/2007
  • Pilihan DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang memenuhi persyaratan tertentu), merupakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dapat diberikan kepada WP selain kriteria di atas yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP dan Pasal 1 dan 2 PMK Nomor 193/PMK.03/2007

Langkah #4 Lapor SPT Tahunan

Selesai mengisi formulir, pada langkah ke-5 Anda diminta untuk mengirimkan SPT Tahunan Online yang sudah Anda isi, tampilannya sebagai berikut
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Klik tombol "di sini"

Silahkan Anda klik tombol "di sini" kemudian cek email yang terhubung dengan akun efiling pajak Anda. Berikut contoh email kode verifikasi
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016
Copy kode Verifikasi, dan masukkan ke kolom Kirim SPT

Setelah Anda memasukkan Kode Verifikasi ke kolom Kirim SPT, silahkan klik tombol "Kirim SPT". Jika berhasil maka Anda akan diarahkan kembali ke halaman daftar SPT seperti berikut
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Untuk melihat bukti tanda terima SPT Tahunan elektronik, silahkan klik logo printer pada kolom daftar SPT di atas, berikut contoh Tanda terima SPT Tahunan elektronik yang saya terima
Cara Mengisi SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online Update 2016

Penutup

Jadi demikian lah proses pengisian SPT Tahunan Online dengan Efiling DJP Online. Seluruh proses dalam artikel ini sudah saya lakukan sendiri dari step awal hingga akhir. Cetak lah Tanda terima SPT Tahunan elektronik jika bendahara kantor Anda memintanya.

Artikel Sebelumnya
DJP Online | Cara Lapor Pajak SPT Tahunan 2015

Belum punya akun efiling? Baca dulu artikel ini
Panduan Pendaftaran DJP Online

Cara Daftar eBilling Pajak Online 2017 Versi 3 (Melalui sse3 pajak go id)

eBilling Pajak adalah metode pembayaran pajak secara online melalui internet. Untuk menggunakan layanan ini Anda diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Cara Daftar eBilling Pajak Online 2017 sangat lah mudah.

Pada artikel sebelumnya kami sudah membahas layanan eBilling Pajak untuk generasi pertama dan generasi kedua. Kali ini kami akan membahas tentang eBilling Pajak Alternatif. Kami katakan seperti itu karena layanan eBilling Pajak yang ini diciptakan sebagai backup jika layanan eBilling Pajak generari pertama maupun generasi kedua mengalami error.
Perlu Anda tahu, untuk membuat kode eBilling Pajak ada 3 website yang disediakan DJP yaitu
  1. https://sse.pajak.go.id/ (eBilling Pajak Generasi Pertama)
  2. https://sse2.pajak.go.id/ (eBilling Pajak Generasi Kedua)
  3. https://sse3.pajak.go.id/ (eBilling Pajak Alternatif)
Ketiga website tersebut sama-sama dapat digunakan untuk membuat kode eBilling Pajak. Jika dilihat dari alamat websitenya terlihat perbedaan kecil yaitu pada kata sse, sse2, dan sse3. Namun ketiga website tersebut memiliki tampilan yang berbeda satu sama lain. Selain itu ketiga website tersebut juga tidak saling terhubung sehingga jika Anda ingin menggunakan ketiganya maka Anda harus melakukan registrasi pada website masing-masing.

Cara Daftar eBilling Pajak Alternatif

Pertama, silahkan buka website https://sse3.pajak.go.id/registrasi. Isi seluruh data yang dibutuhkan dalam formulir tersebut


Setelah terisi semua silahkan klik "Daftar". Kemudian sistem akan mengirimkan link aktivasi ke email Anda


Silahkan cek email Anda, kemudian buka email yg dikirimkan dari sistem eBilling Pajak


Klik link aktivasi yang dikirimkan kemudian log in menggunakan nomor NPWP dan password Anda. Jika sudah berhasil masuk maka Anda akan langsung dibawa ke menu pembuatan kode eBilling Pajak seperti ini


Kesimpulan Akhir

Meskipun eBilling Pajak Alternatif dibuat paling akhir namun pada website ini Anda tidak dapat membuatkan kode eBilling Pajak untuk NPWP selain NPWP yang Anda gunakan untuk mendaftar pada website ini. NPWP yang tertera dalam kolom formulir pembuatan kode eBilling Pajak  tidak dapat diubah, hal ini sama seperti eBilling Pajak generasi pertama.

Kami pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan eBilling Pajak generasi kedua. Selain lebih kaya fitur, layanan eBilling Pajak generasi kedua adalah satu kesatuan dari DJP Online sehingga hal ini akan lebih memudahkan Anda untuk mengakses layanan Pajak Online yang lain.

Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja


Membuat NPWP untuk yang belum bekerja. Apakah aturan pajak membolehkan membuat NPWP untuk yang belum bekerja? Mengapa yang belum bekerja sering ditolak saat ingin membuat NPWP? Agar Anda lebih memahami aturan yang berlaku, silahkan simak ulasan kami berikut.

Aturan Pembuatan NPWP

Pada artikel syarat membuat NPWP, khusus untuk pegawai atau karyawan diwajibkan untuk melampirkan keterangan kerja. Keterangan kerja ini didapatkan dari tempat Anda bekerja, jadi Anda bisa memintanya di bagian kepegawaian atau HRD.

Idealnya, kartu NPWP hanya bisa diberikan untuk mereka yang sudah bekerja, untuk itulah kantor pajak mensyaratkan surat keterangan kerja.Banyak yang salah paham di sini, tentang aturan yang berlaku di kantor pajak, dengan apa yang terjadi di lingkungan kerja.

Banyak perusahaan yang mewajibkan calon pendaftar di perusahaannya sudah memiliki NPWP. Padahal kantor pajak memiliki aturan sendiri tentang boleh tidaknya seseorang memiliki NPWP.
Secara aturan perpajakan, NPWP diberikan kepada mereka yang sudah memiliki penghasilan

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pernah kah Anda mendengar istilah ini? PTKP. Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perlu Anda tahu, dalam perhitungan pajak atas gaji Anda, tidak semuanya dikenakan tarif pajak. Ada sejumlah penghasilan Anda yang tidak diperhitungkan pajaknya, itulah PTKP.

Untuk saat ini PTKP dalam setahun, untuk pria/wanita lajang tanpa tanggungan adalah Rp 36.000.000 per tahun, atau Rp 3.000.000 per bulan. Yang artinya, jika penghasilan Anda di bawah Rp 3.000.000 per bulan, maka tidak ada pajak yang dipotong atas gaji Anda.

Bagi kantor pajak, jika penghasilan Anda masih dibawah PTKP maka Anda belum wajib memiliki NPWP. Jika orang yang bekerja dengan gaji di bawah Rp 3.000.000 per bulan saja tidak wajib memiliki NPWP, bagaimana untuk Anda yang tidak bekerja? (PTKP 2016 naik sebesar 50% selengkapnya baca PTKP 2016 Terbaru)
Bagi yang memiliki penghasilan di atas PTKP WAJIB untuk memiliki NPWP

Belum Bekerja

Bagaimana solusinya? Dalam hal ini masing-masing kantor pajak memiliki kebijakan masing-masing. Saya pribadi tidak bisa memberikan jawaban pasti akan hal ini. Rekan saya di kantor pajak batam pernah mengatakan jika mereka menolak setiap pendaftaran NPWP untuk orang yang belum berpenghasilan.

Yang artinya, jika Anda sudah bekerja, berapapun gaji Anda (walaupun di bawah 3 juta) tetap boleh mendapat NPWP. Sementara jika Anda belum bekerja, maka akan ditolak. Dan bagusnya, kebijakan di kantor pajak batam ini diiring sosialisasi ke perusahaan-perusahaan di sana agar tidak mensyaratkan NPWP untuk melamar kerja.

 Namun kembali lagi, masing-masing kantor pajak memiliki kebijakan sendiri. Saran saya bagi Anda yang mau melamar kerja dan butuh NPWP, jangan nekat langsung ke kantor pajak untuk daftar NPWP, karena Anda belum tahu kebijakan di kantor pajak tersebut, dan kemungkinan Anda akan pulang dengan tangan kosong.

Jika Anda belum bekerja, silahkan minta keterangan dari desa/kelurahan tentang status pekerjaan Anda saat ini. Jangan diisi belum bekerja. Isilah yang paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini. Misalkan untuk pekerjaan bisa diisi "freelance", wiraswasta, pegawai swasta, dll. Ok? Jadi seperti itu lah pejelasan saya untuk Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja.
Artikel ini juga berlaku untuk Anda yang masih menjadi mahasiswa, karena banyak pertanyaan seperti ini datang dari mahasiswa.

Cara Daftar eBilling Pajak Online 2017 Versi 2 (Melalui sse2 pajak go id)

eBilling Pajak adalah metode pembayaran pajak secara online melalui internet. Untuk menggunakan layanan ini Anda diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Cara Daftar eBilling Pajak Online 2017 sangat lah mudah.

Berbeda dengan eBilling Pajak generasi pertama, untuk eBilling Pajak generasi kedua yang beralamat di https://sse2.pajak.go.id/ ada sedikit usaha yang perlu Anda lakukan. eBilling Pajak generasi kedua tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan layanan DJP Online. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan.

Cara Daftar eBilling Pajak 

Karena eBilling Pajak generasi kedua menjadi satu bagian dari layanan DJP Online maka yang perlu Anda lakukan adalah melakukan registrasi ke DJP Online. Bagi yang belum tahu, DJP Online adalah layanan Pajak Online yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui media internet (Baca: DJP Online | One-Stop Tax Services).

Untuk melakukan pendaftaran DJP Online, kami sudah membuatkan artikel tersendiri yang dapat Anda baca di sini Cara Mendapatkan e-FIN dan Registrasi DJP Online. Silahkan ikuti petunjuk dalam artikel tersebut hingga Anda bisa melakukan log in ke DJP Online.

Menambah eBilling Pajak di DJP Online

Untuk mulai menggunakan eBilling Pajak di DJP Online silahkan Anda log in di link ini https://djponline.pajak.go.id/account/login. Masukkan nomor NPWP dan password Anda di sini.
sse2 pajak go id

Setelah berhasil log in Anda akan dibawa ke dashboard awal menu DJP Online. Di sini silahkan masuk ke menu profile yang ada di samping kiri dashboard
sse2 pajak go id
Klik "Profile Lengkap" sehingga akan muncul data pribadi Anda seperti ini

sse2 pajak go id

Silahkan scroll ke halaman paling bawah sampai muncul menu seperti ini
sse2 pajak go id
Pada menu ini lah Anda dapat menambahkan layanan eBilling Pajak di akun DJP Online Anda. Yang perlu Anda lakukan cukup centang pada bagian e-Billing, kemudian klik "Ubah Akses" dan otomatis akun DJP Online Anda akan ter-log out. Silahkan log in kembali ke https://djponline.pajak.go.id/account/login dan otomatis menu eBilling Pajak muncul di halaman dashboard.
sse2 pajak go id

Kesimpulan Akhir

Jika sebelumnya Anda sudah memiliki akun DJP Online maka sangat mudah bagi Anda untuk menambahkan menu eBilling Pajak ini. Namun jika belum memiliki akun DJP Online maka ada beberapa hal yang sedikit merepotkan karena Anda harus datang ke kantor pajak untuk mendapat PIN registrasi DJP Online.

Namun kami pastikan apa yang Anda dapat setelah terhubung dengan DJP Online jauh lebih besar. Salah satu keunggulan eBilling Pajak generasi kedua adalah kemampuan untuk membuat kode eBilling Pajak atas NPWP selain milik Anda, Dengan seperti ini maka Anda tidak perlu repot-repot mendaftarkan akun SSE Pajak untuk setiap nomor NPWP seperti yang terjadi pada eBilling Pajak generasi pertama.