Tidak Ikut Tax Amnesty? Pahami Pasal 18 UU Tax Amnesty!

Tidak Ikut Tax Amnesty

Tidak Ikut Tax Amnesty? Itu adalah pilihan Anda. Jika Anda sudah membaca ulasan kami pada artikel berikut Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, seharusnya Anda sudah mendapat gambaran apa yang perlu Anda lakukan. Namun yang perlu Anda tahu, setiap pilihan untuk ikut Tax Amnesty dan tidak ikut Tax Amnesty memiliki konsekuensi masing-masing.

Agar Anda lebih mantap dalam memutuskan, mari kita bahas bersama konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja.

Konsekuensi Ikut Tax Amnesty

Ketika Anda sudah ikut Tax Amnesty maka permasalahan perpajakan yang Anda alami dari tahun 2015 dan sebelumnya dianggap selesai (Baca: Keuntungan Tax Amnesty). Namun jika Anda tidak melaporkan seluruh harta yang Anda miliki secara benar, maka konsekuensinya sangat berat.

Pada pasal 18 Ayat 1 UU Tax Amnesty yang disebutkan
Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Yang kemudian dilanjutkan pada pasal 18 Ayat 3 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Yang artinya bahwa, jika dalam penyampaian SPH ternyata masih ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam permohonan Tax Amnesty, maka atas harta tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%-30% untuk orang pribadi dan 25% untuk badan usaha dan masih ditambah sanksi sebesar 200% dari kekurangan pajak tersebut.

Konsekuensi Tidak Ikut Tax Amnesty (Pembetulan SPT Tahunan)

Jika Anda memutuskan untuk tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan maka konsekuensinya pun masih ada. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 dan 4 UU Tax Amnesty.

Pasal 18 Ayat 2 UU Tax Amnesty
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 18 Ayat 4 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti yang sudah saya singgung dalam artikel ini Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, jika ternyata kantor pajak menemukan data bahwa ada harta yang belum dilapor dalam SPT Tahunan maka otomatis atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ikut atau Tidak Ikut Tax Amnesty Adalah Pilihan Anda

Ketentuan dalam Undang-Undang Tax Amnesty memang sedikit terlihat mengintimidasi. Yang paling penting adalah Anda tahu posisi Anda saat ini. Jika Anda merasa selama ini belum membayar pajak dengan benar maka ikut lah Tax Amnesty dan bayar lah uang tebusan dengan benar. Karena jika sudah ikut Tax Amnesty dan melaporkan harta dengan tidak benar, maka ada sanksi sebesar 200% atas harta yang tidak dilaporkan.

Namun jika Anda sudah merasa membayar pajak dengan benar dan masih ada harta yang belum Anda laporkan dalam SPT Tahunan maka Anda cukup laporkan Pembetulan SPT Tahunan. Dengan demikian tidak ada pajak yang harus Anda bayar kembali.

Dan sekali lagi kami ingatkan, Tax Amnesty adalah hak bukan kewajiban. Anda bebas untuk ikut Tax Amnesty  atau tidak ikut Tax Amnesty. Anda pun saat ini sudah tahu konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty.

DJP Online Under Maintenance

DJP Online Under Maintenance


DJP Online Under Maintenance

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan DJP Online akan dilakukan maintanance pada tanggal 4 Maret 2017 Hingga 5 Maret 2017. Selama DJP Online Maintenance otomatis semua layanan DJP Online tidak bisa digunakan termasuk juga e-Filing Pajak dan e-Billing Pajak (versi 2).

Jika Anda mau menggunakan e-Filing Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara online bisa Anda lakukan mulai tanggal 05 Maret 2017 Pukul 15.00 WIB. Sementara untuk layanan e-Billing Pajak, Anda bisa beralih menggunakan e-Billing Pajak versi 1 atau versi 3.

DJP Online | NPWP Sudah Terdaftar?

DJP Online | NPWP Sudah Terdaftar?

Pesan Kesalahan:REG007 NPWP sudah terdaftar. Begitulah kira-kira pemberitahuan yang akan Anda dapatkan jika Anda melakukan registrasi DJP Online namun sebenarnya Anda sudah memiliki akun DJP Online.

Perlu Anda tahu, untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing DJP Online Anda diwajibkan untuk melakukan registrasi DJP Online. Setelah NPWP Anda berhasil terdaftar dalam sistem DJP Online, maka untuk pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing DJP Online di tahun selanjutnya Anda cukup melakukan log in saja menggunakan NPWP dan password yang Anda gunakan saat mendaftar. Anda tidak perlu melakukan registrasi DJP Online untuk tahun-tahun selanjutnya.


NPWP sudah terdaftar tapi tidak bisa masuk

Jika NPWP sudah terdaftar namun Anda tidak bisa masuk ke menu DJP Online, maka ada dua kemungkinan. Yang biasa terjadi adalah
  1. Anda belum verifikasi email
  2. Anda salah memasukkan password DJP Online

Belum Verifikasi email

Jika Anda merasa sudah registrasi DJP Online dengan benar dan yakin password yang Anda masukkan juga benar namun tetap tidak bisa masuk, kemungkinan besar Anda belum verifikasi email yang Anda gunakan saat registrasi e-Filing DJP Online.

Yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke halaman berikut https://djponline.pajak.go.id/resendlink kemudian masukkan NPWP dan EFIN yang Anda miliki. Setelah itu cek email Anda dan lakukan verifikasi akun DJP Online dengan cara menekan link aktivasi yang diberikan.

Belum Verifikasi email

Salah memasukkan password DJP Online

Saat Anda mendapat pemberitahuan NPWP sudah terdaftar kemudian Anda coba log in tetap tidak bisa ada kemungkinan Anda salah memasukkan password DJP Online. Untuk mengatasi hal ini cukup mudah.

Silahkan buka link berikut https://djponline.pajak.go.id/resetpass kemudian masukkan NPWP dan EFIN yang Anda miliki. Setelah itu cek email yang Anda masukkan dalam form online yang disediakan. Di email tersebut akan disediakan link untuk melakukan reset password Anda. Dan Anda dapat memasukkan password baru untuk akun DJP Online Anda.

Salah memasukkan password DJP Online

Tidak Punya EFIN

Dari tadi kita membicarakan soal EFIN dan EFIN lagi. Apa itu EFIN? Pada artikel Cara Mudah Daftar e-Filing Pajak DJP Online kami sudah membahas bagaimana proses pendaftaran akun DJP Online. Kami sangat menyarankan Anda untuk membacanya terlebih dahulu.

EFIN merupakan kode verifikasi yang digunakan untuk mendaftar akun DJP Online. Namun jika terjadi masalah-masalah seperti di atas, maka sistem DJP Online akan selalu meminta kode EFIN kembali. Untuk itu, kami menyarankan untuk mencatat atau menyimpan kode EFIN tersebut.

Bagi Anda yang lupa dengan kode EFIN Anda, maka Anda harus datang ke kantor pajak untuk mencetak kembali kode EFIN tersebut. (Baca: Lupa eFin Pajak Bagaimana? Ini yang perlu Anda lakukan)

NPWP Hilang dan Rusak Bisa Cetak Ulang dengan Mudah

NPWP Hilang atau Rusak Bisa Cetak Ulang dengan Mudah

NPWP Hilang atau NPWP rusak adalah hal yang biasa terjadi. Kartu NPWP memiliki bentuk fisik yang sama dengan kartu-kartu tanda pengenal yang lain. Berbentuk kartu plastik dengan cetakan nomor NPWP dan identitas Anda.

Jika secara tidak sengaja kartu NPWP hilang atau kartu NPWP rusak, Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup melakukan cetak ulang atas NPWP yang hilang tersebut. Anda pun tidak perlu melakukan pendaftaran kembali jika NPWP hilang. Karena walaupun fisik kartu NPWP hilang ataupun rusak, kantor pajak masih memiliki data atas NPWP tersebut.

Syarat Cetak NPWP Hilang Orang Pribadi

Untuk membuat kembali kartu NPWP hilang dapat dilakukan di kantor pajak (tidak bisa secara online seperti saat pembuatan baru). Yang harus Anda lakukan adalah
  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Jika yang mengurus bukan Anda sendiri, maka Anda harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Surat keterangan hilang dari kepolisian

Syarat Cetak NPWP Rusak Orang Pribadi

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Jika yang mengurus bukan Anda sendiri, maka Anda harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Kartu NPWP lama yang ingin dicetak ulang

Syarat Cetak NPWP Hilang Perusahaan

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Pengurusan NPWP Hilang perusahaan harus direkturnya. Jika yang mengurus bukan direktur, maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Surat keterangan hilang dari kepolisian
  5. Akta pendirian perusahaan

Syarat Cetak NPWP Rusak Perusahaan

  1. Mengisi formulir Cetak Ulang NPWP yang telah disedikan di kantor pajak, 
  2. Lengkapi dengan fotokopi KTP Anda. 
  3. Pengurusan NPWP rusak perusahaan harus direkturnya. Jika yang mengurus bukan direktur, maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000.
  4. Kartu NPWP lama yang ingin dicetak ulang
  5. Akta pendirian perusahaan

Cara Cetak NPWP Hilang atau Rusak

Jika Anda mau mencetak ulang kartu NPWP, pastikan Anda telah melengkapi syarat di atas. Kemudian Anda cukup menyerahkan berkas Anda ke petugas pajak. Jika berkas Anda dianggap benar, maka kartu NPWP akan dicetak saat itu juga tanpa harus menunggu hari berikutnya. Dan saya ingatkan bahwa tidak ada biaya untuk cetak ulang kartu NPWP.

SSE Pajak Error dan Tidak Bisa Login

SSE Pajak Error

Permasalahan SSE Pajak Error adalah sebuah keniscayaan. Dan karena itulah Direktoral Jenderal Pajak membuat beberapa server SSE Pajak ini. Untuk server SSE Pajak yang dapat diakses oleh umum ada tiga server SSE Pajak yaitu
  1. https://sse.pajak.go.id
  2. https://sse2.pajak.go.id
  3. https://sse3.pajak.go.id
Jika kebetulan salah satu server SSE Pajak error, maka Anda dapat menggunakan server SSE Pajak yang lain. Namun masalah selanjutnya adalah, ketiga server SSE Pajak tersebut tidak saling terhubung, sehingga jika Anda ingin menggunakan server SSE Pajak yan lain, maka Anda harus daftar SSE Pajak kembali di server tersebut.

Masih awam dengan tampilan SSE Pajak di server yang lain? Tenang, kami sudah buatkan panduang lengkap untuk mendaftar ke ketiga server SSE Pajak. Silahkan baca di sini  Cara Daftar SSE Pajak.

SSE Pajak Tidak Bisa Login

Selanjutnya adalah masalah SSE Pajak Tidak Bisa Login. Tidak bisa login SSE Pajak bisa dikarenakan beberapa hal yaitu
  1. Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena SSE Pajak Error
  2. Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena salah input NPWP
  3. Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena salah input kode keamanan (Capcha)
  4. Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena Lupa PIN atau password
Jika Anda Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena SSE Pajak Error, maka solusinya adalah dengan menggunakan server SSE Pajak yang lain seperti ulasan di atas. Jika Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena SSE salah input NPWP ataupun kode keamanan maka pastikan kembali bahwa NPWP dan kode keamanan yang Anda masukkan sudah benar.

Dan terakhir, jika Tidak Bisa Login SSE Pajak Karena Lupa PIN atau password maka yang perlu Anda lakukan adalah mereset PIN atau password Anda. Berhubung ada 3 server yang berbeda maka ada 3 alamat untuk reset password, sesuaikan dengan akun SSE Pajak yang Anda gunakan

Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 1

Silahkan buka link Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 1 berikut
https://sse.pajak.go.id/accounts/forgotpasswd.aspx 
Reset Lupa Password SSE Pajak

Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 2 ~ Integrasi DJP Online

Silahkan buka link Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 2 berikut
https://djponline.pajak.go.id/resetpass
Reset Lupa Password SSE Pajak

Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 3

Silahkan buka link Reset Lupa Password SSE Pajak Versi 3 berikut
https://sse3.pajak.go.id/resetPassword 
Reset Lupa Password SSE Pajak

Untuk reset PIN atau password SSE Pajak Versi 1 dan 3 Anda hanya diminta untuk memasukkan NPWP dan email yang Anda gunakan saat mendaftar akun SSE Pajak. Sementara SSE Pajak versi 2 karena terintegrasi dengan DJP Online, maka bukan email yang diminta melainkan kode EFIN Pajak. Untuk mendapat kode EFIN silahkan baca di artikel berikut Lupa eFin Pajak Bagaimana?

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan

NPWP adalah kartu serba guna yang biasanya disyaratkan dalam pengurusan suatu transaksi. Sama hal nya dengan KTP, NPWP berfungsi sebagai identitas seseorang. Bedanya adalah jika KTP merupakan identitas kependudukan, sementara NPWP adalah identitas perpajakan.

Selain berfungsi sebagai kartu identetias perpajakan, NPWP juga memiliki kegunaan yang lain. Anda yang baru akan melamar kerja, Anda yang akan mengajukan kredit, atau Anda yang ingin mengajukan ijin usaha pasti tidak asing saat ditanya tentang kepemilikan NPWP. Mari kita bahasa bersama apa saja sih kegunaan NPWP itu?


Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja

Anda yang baru akan melamar kerja biasanya diminta untuk melengkapi NPWP sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Sering kali dikarenakan alasan "diminta" sama perusahaan, Anda sendiri sebenarnya tidak tahu Kegunaan NPWP Untuk Melamar Kerja itu sendiri.

Sehingga yang terjadi adalah setelah punya NPWP, Anda mengabaikan begitu saja tentang kewajiban perpajakan setelah punya NPWP. Perusahaan mensyaratkan NPWP sebagai salah satu syarat pendafataran adalah untuk mempermudah administrasi perusahaan.

Saat Anda diterima bekerja dan memperoleh gaji, maka atas gaji Anda akan dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong pajak atas gaji Anda kemudian menyetorkannya ke negara. Dan untuk melakukan hal ini, perusahaan membutuhkan nomor NPWP pegawainya.

Jika ternyata Anda tidak diterima bekerja bagaimana?

Kegunaan NPWP Untuk KPR

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Dalam hal perkreditan, kita sudah biasa mendengar istilah bunga atas kredit. Hanya bank berbasis syariah saja yang tidak menggunakan istilah bunga atas kredit yang diberikan.

Dalam perpajakan, bunga kredit atas suatu pinjaman dikenakan pajak. Dan sebagai pemotong pajak, pihak bank biasanya meminta Anda sebagai debitor untuk memberikan nomor NPWP. Kegunaan NPWP Untuk KPR lebih kepada proses pemotongan pajak ini saja.

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening

Berurusan dengan Bank berarti berurusan dengan bunga. Tidak terkecuali dengan rekening yang kita miliki. Saat membuka rekening baru, beberapa bank mensyaratakan NPWP untuk mendaftar rekening. Mengapa demikian?

Kegunaan NPWP Untuk Buka Rekening adalah mencatat pajak atas bunga bank yang Anda dapatkan. Meskipun angkanya sangat kecil namun tetap saja bank wajib memotong pajak atas bungan yang Anda dapatkan tersebut.

Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi

NPWP Pribadi dibagi menjadi tiga jenis yaitu NPWP Karyawan, NPWP Pekerjaan Bebas dan NPWP Usahawan. Yang dimaksud karyawan adalah Anda yang bekerja di sebuah entitas atau instansi dan Anda mendapat gaji yang diterima setiap bulan secara konsisten.

Sementara pekerjaan bebas disini adalah pekerjaan atas keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, notaris dll. Dan Usahawan sendiri adalah Anda yang memiliki usaha tertentu seperti menjual barang maupun jasa.

Kegunaan NPWP Bagi Pribadi atau Perorangan adalah sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Selain itu dalam beberapa urusan administratif lainnya seperti pembuatan pasport, ijin usaha, kredit bank, Anda biasanya diminta untuk melampirkan NPWP pribadi Anda.

Kegunaan NPWP Bagi Karyawan

Seperti yang sudah kami ulas di atas, perusahaan tempat Anda bekerja membutuhkan NPWP Anda untuk melakukan pemotongan pajak atas gaji Anda. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Karyawan adalah untuk administrasi perusahaan tempat Anda bekerja.

Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha

Bagi Pengusaha, NPWP memiliki banyak kegunaan. Mayoritas NPWP digunakan untuk kelengkapan kredit bank. Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha yang lain adalah dalam hal perpajakan. Sebagai seorang pengusaha, adakalanya Anda mengajukan pengembalian pajak (restitusi) atas pajak yang Anda bayarkan. Kelebihan pembayaran pajak biasa terjadi bagi Anda yang memiliki transaski jual beli terkait PPN.

Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan

Perusahaan merupakan benuk badan hukum dari pengusaha. Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan sama dengan Kegunaan NPWP Bagi Pengusaha. Jika Pengusaha adalah tas orang pribadi, sementara Perusahaan adalah badan hukum.

Dalam hal kewajiban pajak keduanya hampir sama. Sehingga Kegunaan NPWP Bagi Perusahaan pun sama seperti pengusaha.


Kegunaan NPWP Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, NPWP adalah identitas yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan. Dengan melihat jumlah NPWP, penerimaan pajak, serta produk domestik bruto (PDP), pemerintah memiliki data tax ratio saat ini.

Tax ratio inilah yang menjadi acuan apakah pendapatan dari sektor pajak sudah sesuai dengan rencana pemerintah. Saat ini tax ration Indonesia masih berkisar di angka 11% dari PDB. Angka ini masih jauh tertinggal dibanding negara-negara di ASEAN. Sementara untuk negara maju, tax ratio ada di angka 25% ke atas.

Jadi itu saja yang dapt kami sampaikan tentang Kegunaan NPWP Bagi Orang Pribadi dan Perusahaan. Jika ada yang kurang dipahami silahkan tinggalkan komentar di bawah.