Cara Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online 2017

Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online adalah salah satu opsi pembayaran pajak online yang patut dicoba. Selain lebih mudah, aksesnya pun jauh lebih cepat daripada SSE Pajak generasi pertama. Dengan antar muka yang jauh lebih user friendly seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menggunakan salah satu aplikasi Pajak Online milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini.

Sejatinya SSE Pajak yang ada pada menu DJP Online ini adalah SSE Pajak generasi 2 yang merupakan pembaharuan dari generasi pertama. Selain itu ada juga SSE Pajak generasi 3 yang secara tampilan tidak berbeda dengan SSE Pajak generasi 2 (sejak pembaharuan 2017 sudah dibuat sama). Namun sayangnya  antara SSE Pajak generasi 1, SSE Pajak generasi2, maupun SSE Pajak generasi 3 tidak saling terhubung, sehingga untuk dapat menggunakan ketiganya maka Anda harus mendaftar satu per satu di masing-masing server SSE Pajak.

Daftar SSE Pajak Melalui DJP Online

DJP Online adalah layanan pajak satu tempat yang mana selain dapat digunakan untuk melakukan pelaporan pajak secara online, Anda pun dapat melalukan pengisian SSE Pajak melalui layanan ini. Oya perlu Anda tahu, output dari SSE Pajak adalah berupa kode billing pajak yang mana Anda bisa gunakan kode billing pajak ini untuk melakukan pembayaran pajak.

Karena kali ini kita menggunakan layanan DJP Online maka pastikan Anda sudah memiliki akun DJP Online terlebih dahulu. Jika sudah maka Anda cukup log in ke DJP Online kemudian masuk ke menu setting untuk mengaktifkan menu e-Billing Pajak. Berikut tahapannya

1. Log In DJP Online

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

2. Masuk Menu Setting DJP Online

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

3. Scroll ke paling bawah dan aktifkan e-Billing Pajak

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

4. Log In Ulang dan Menu e-Billing SSE Pajak sudah Aktif

SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

Mengisi SSE Pajak Menggunakan DJP Online

Untuk mulai mengisi SSE Pajak melalui DJP Online cukup dengan menekan menu e-Billing System seperti pada gambar 4 di atas, dan otomatis Anda akan diarahkan ke halaman baru ke https://sse2.pajak.go.id/default.

Berhasil masuk ke https://sse2.pajak.go.id/default, silahkan pilih "isi SSE" dan Anda akan dibawa ke formulir SSE Pajak seperti berikut
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Pada menu formulir SSE Pajak ini Anda hanya bisa membuat kode billing pajak untuk nomor NPWP Anda sendiri, sehingga jika Anda ingin membuat kode billing pajak untuk nomor NPWP yang berbeda maka Anda perlu mendaftarkan nomor NPWP tersebut ke SSE Pajak, untuk pilihannya bisa Anda baca di panduan saya di sini e-Billing Pajak | Cara Daftar SSE Pajak Lengkap.

Jika Anda belum paham untuk pengisian Jenis Pajak dan Jenis Setoran, Anda bisa melihat daftar Kode Jenis Pajak dan Jenis Setoran di sini Kode Akun Pajak. Pilihlah sesuai dengan jenis pajak yang ingin Anda bayar, untuk jenis setorannya bisa Anda baca di daftar tersebut karena beda transaksi beda juga kode jenis setorannya, harap berhati-hati dalam memilih kode jenis setoran ini. Jika Anda masih kurang yakin, Anda bisa hubungi Kring Pajak di (021) 1500200.

Cetak Kode Billing SSE Pajak

Untuk mencetak kode billing SSE Pajak, silahkan simpan terlebih dahulu isian formulir SSE Pajak Anda. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak

Kemudian klik kode billing
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Nah, pada tampilan di atas sudah terlihat Kode Billing SSE Pajak untuk transaksi pembayaran pajak Anda. Kode tersebut bisa Anda catat di kertas atau bisa juga Anda cetak melalui tombol "cetak kode billing" yang sudah disediakan. Cukup mudah bukan?

Pembayaran Pajak Secara Online

Jika Anda sudah memiliki kode billing SSE Pajak, maka langkah terakhir adalah pembayaran pajak yang dapat Anda lakukan melalui teller Bank, ATM, maupun secara Online. Untuk pembayaran pajak secara online saat ini baru bisa melalui Internet Banking Bank Mandiri, untuk Bank lain masih belum terintegrasi dengan e-Billing milik DJP ini.

Cara pembayaran melalui Internet Banking Bank Mandiri cukup mudah, Anfa tinggal log in seperti biasa, kemudian pilih menu Bayar > Penerimaan Negara > Pajak/PNBP/Cukai > Masukkan Kode Billing yang Anda dapat dari SSE Pajak.
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
SSE Pajak DJP Online Surat Setoran Elektronik dan Kode Billing Pajak
Selanjutnya tinggal selesaikan seperti transaksi pembayaran online pada umumnya. Mudah bukan?

Jadi seperti itulah cara mudah mengisi SSE Pajak menggunakan DJP Online. Menggunakan SSE Pajak generasi 1, SSE Pajak generasi2, maupun SSE Pajak generasi 3 akan menghasilkan kode Billing Pajak yang sama, jadi silahkan pilih yang menurut Anda paling mudah.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Secara Hukum

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang WAJIB Anda tahu yaitu:
  1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
  2. Pajak bersifat MEMAKSA untuk setiap warga negara
  3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
  4. Pajak berdasarkan Undang-Undang
Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-undang, akan saya jelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pajak.

Pengertian Pajak Sebagai Kontribusi Wajib Warga Negara

Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Lalu siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Secara sederhana dapat saya jelaskan, siapa saja yang telah memiliki penghasilan melebihi batas PTKP (tahun 2017 PTKP ditetapkan sebesar Rp 4.500.000) . Jadi jika Anda adalah karyawan baik swasta ataupun pemerintah dengan total penghasilan lebih dari 4,5 juta, maka Anda berkewajiban membayar pajak, dan jika Anda adalah wirausaha maka setiap penghasilan Anda akan dikenakan pajak sebesar 1% dari bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa

Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa di sini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelakan bahwa jika Anda dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya Anda bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Pengertian Pajak Tidak mendapat Imbalan secara Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Jika Anda pernah membayar uang parkir, itu adalah salah satu bentuk dari retribusi. Ketika Anda mendapat manfaat parkir, maka Anda harus membayar sejumlah uang, itulah retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara.

Jadi ketika Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Namun yang Anda dapatkan dapat berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, Fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga Anda, Beasiswa Pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lain.

Pengertian Pajak Berdasarkan Undang-Undang

Perlu Anda tahu bahwa pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Apa itu Pengertian Pajak Menurut Para Ahli? Untuk mengimbangi pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang yang saya paparkan berdasarkan pemahaman saya di atas, berikut adalah beberapa pendapat para ahli ekonomi tentang pengertian Pajak.

Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq
Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu
Pengertian Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani
Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R
Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang

Jadi, Pajak Adalah?

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor publik (Masyarakat). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Semoga setelah memahami pengertian pajak dari para ahli di atas kita bisa lebih peduli untuk berkontribusi kepada negara dengan secara sadar ikut membayar pajak demi kepentingan kita bersama.

Batas Pelaporan SPT Tahunan 2017 Diperpanjang?

"Ini belum semua, belum semuanya terekam (dalam sistem DJP). Mudah-mudahan lebih dari tahun lalu, saya rasa naik. Jadi, bisa bertambah di akhir-akhir (batas waktu pelaporan)" - Ken Dwijugiasteadi. Kira-kira seperti itu lah penggalan informasi yang kami dapatkan dari CNN Indonesia. Berita selengkapnya bisa Anda baca di sini.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Seperti yang sudah kami informasikan pada artikel-artikel sebelumnya, batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret pada tiap-tiap tahunnya. Kantor pajak pun setiap batas akhir lapor SPT Tahunan selalu memberikan jam pelayanan ekstra hingga pergantian hari yaitu hingga pukul 24.00 di tanggal 31 Maret.

Tahun lalu DJP memberikan kompensasi selama 1 bulan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan ada lonjakan pengguna DJP Online yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 2017 Diperpanjang

Tahun ini DJP sepertinya masih kuwalahan dengan trafik tinggi yang terjadi di tahun 2016, sehingga di minggu-minggu terakhir bulan Maret, DJP Online kembali down. Di jam-jam tertentu yang kebetulan trafik sangat tinggi maka tidak lama DJP Online pun tumbang dan harus menunggu beberapa saat (menit/jam) sampai bisa digunakan kembali.

Batas pelaporan SPT Tahunan pribadi 2017 diperpanjang hingga 21 April 2017. Langkah ini adalah sebagai kompensasi bagi Anda yang sudah berusaha untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu namun terkendala masalah teknis yang dialami DJP Online.

Jangan Tunggu Sampai Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan (lagi)

DJP memberikan waktu bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan selama 3 bulan yaitu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Maret. Waktu selama 3 bulan tersebut ternyata belum dimanfaatkan dengan baik sehingga seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya pelaporan SPT Tahunan dilakukan pada minggu terakhir bulan maret.

Kami sangat menyarankan agar Anda segera melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 21 April 2017. Jika Anda masih menunggu hingga minggu terakhir sebelum batas 21 April 2017 tersebut dapat kami pastikan Anda akan berhadapan dengan antrian panjang kembali.

Akhir kata perlu kami ingatkan, lapor pajak melalui DJP Online bisa dilakukan dari rumah atau kantor tempat Anda bekerja. Jadi Anda tidak perlu ke kantor pajak lagi hanya untuk lapor SPT Tahunan.

Batas Pelaporan SPT Tahunan 2017 Diperpanjang

Tidak Ikut Tax Amnesty? Pahami Pasal 18 UU Tax Amnesty!

Tidak Ikut Tax Amnesty

Tidak Ikut Tax Amnesty? Itu adalah pilihan Anda. Jika Anda sudah membaca ulasan kami pada artikel berikut Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, seharusnya Anda sudah mendapat gambaran apa yang perlu Anda lakukan. Namun yang perlu Anda tahu, setiap pilihan untuk ikut Tax Amnesty dan tidak ikut Tax Amnesty memiliki konsekuensi masing-masing.

Agar Anda lebih mantap dalam memutuskan, mari kita bahas bersama konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan saja.

Konsekuensi Ikut Tax Amnesty

Ketika Anda sudah ikut Tax Amnesty maka permasalahan perpajakan yang Anda alami dari tahun 2015 dan sebelumnya dianggap selesai (Baca: Keuntungan Tax Amnesty). Namun jika Anda tidak melaporkan seluruh harta yang Anda miliki secara benar, maka konsekuensinya sangat berat.

Pada pasal 18 Ayat 1 UU Tax Amnesty yang disebutkan
Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Yang kemudian dilanjutkan pada pasal 18 Ayat 3 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Yang artinya bahwa, jika dalam penyampaian SPH ternyata masih ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam permohonan Tax Amnesty, maka atas harta tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%-30% untuk orang pribadi dan 25% untuk badan usaha dan masih ditambah sanksi sebesar 200% dari kekurangan pajak tersebut.

Konsekuensi Tidak Ikut Tax Amnesty (Pembetulan SPT Tahunan)

Jika Anda memutuskan untuk tidak ikut Tax Amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT Tahunan maka konsekuensinya pun masih ada. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 dan 4 UU Tax Amnesty.

Pasal 18 Ayat 2 UU Tax Amnesty
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 18 Ayat 4 UU Tax Amnesty
Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti yang sudah saya singgung dalam artikel ini Tax Amnesty Dengan Pembetulan SPT, jika ternyata kantor pajak menemukan data bahwa ada harta yang belum dilapor dalam SPT Tahunan maka otomatis atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ikut atau Tidak Ikut Tax Amnesty Adalah Pilihan Anda

Ketentuan dalam Undang-Undang Tax Amnesty memang sedikit terlihat mengintimidasi. Yang paling penting adalah Anda tahu posisi Anda saat ini. Jika Anda merasa selama ini belum membayar pajak dengan benar maka ikut lah Tax Amnesty dan bayar lah uang tebusan dengan benar. Karena jika sudah ikut Tax Amnesty dan melaporkan harta dengan tidak benar, maka ada sanksi sebesar 200% atas harta yang tidak dilaporkan.

Namun jika Anda sudah merasa membayar pajak dengan benar dan masih ada harta yang belum Anda laporkan dalam SPT Tahunan maka Anda cukup laporkan Pembetulan SPT Tahunan. Dengan demikian tidak ada pajak yang harus Anda bayar kembali.

Dan sekali lagi kami ingatkan, Tax Amnesty adalah hak bukan kewajiban. Anda bebas untuk ikut Tax Amnesty  atau tidak ikut Tax Amnesty. Anda pun saat ini sudah tahu konsekuensi ikut Tax Amnesty dan konsekuensi jika tidak ikut Tax Amnesty.

DJP Online Under Maintenance

DJP Online Under Maintenance


DJP Online Under Maintenance

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan DJP Online akan dilakukan maintanance pada tanggal 4 Maret 2017 Hingga 5 Maret 2017. Selama DJP Online Maintenance otomatis semua layanan DJP Online tidak bisa digunakan termasuk juga e-Filing Pajak dan e-Billing Pajak (versi 2).

Jika Anda mau menggunakan e-Filing Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara online bisa Anda lakukan mulai tanggal 05 Maret 2017 Pukul 15.00 WIB. Sementara untuk layanan e-Billing Pajak, Anda bisa beralih menggunakan e-Billing Pajak versi 1 atau versi 3.

DJP Online NPWP Sudah Terdaftar?

DJP Online | NPWP Sudah Terdaftar?

Pesan Kesalahan:REG007 NPWP sudah terdaftar. Begitulah kira-kira pemberitahuan yang akan Anda dapatkan jika Anda melakukan registrasi DJP Online namun sebenarnya Anda sudah memiliki akun DJP Online.

Perlu Anda tahu, untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing DJP Online Anda diwajibkan untuk melakukan registrasi DJP Online. Setelah NPWP Anda berhasil terdaftar dalam sistem DJP Online, maka untuk pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing DJP Online di tahun selanjutnya Anda cukup melakukan log in saja menggunakan NPWP dan password yang Anda gunakan saat mendaftar. Anda tidak perlu melakukan registrasi DJP Online untuk tahun-tahun selanjutnya.


NPWP sudah terdaftar tapi tidak bisa masuk

Jika NPWP sudah terdaftar namun Anda tidak bisa masuk ke menu DJP Online, maka ada dua kemungkinan. Yang biasa terjadi adalah
  1. Anda belum verifikasi email
  2. Anda salah memasukkan password DJP Online

Belum Verifikasi email

Jika Anda merasa sudah registrasi DJP Online dengan benar dan yakin password yang Anda masukkan juga benar namun tetap tidak bisa masuk, kemungkinan besar Anda belum verifikasi email yang Anda gunakan saat registrasi e-Filing DJP Online.

Yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke halaman berikut https://djponline.pajak.go.id/resendlink kemudian masukkan NPWP dan EFIN yang Anda miliki. Setelah itu cek email Anda dan lakukan verifikasi akun DJP Online dengan cara menekan link aktivasi yang diberikan.

Belum Verifikasi email

Salah memasukkan password DJP Online

Saat Anda mendapat pemberitahuan NPWP sudah terdaftar kemudian Anda coba log in tetap tidak bisa ada kemungkinan Anda salah memasukkan password DJP Online. Untuk mengatasi hal ini cukup mudah.

Silahkan buka link berikut https://djponline.pajak.go.id/resetpass kemudian masukkan NPWP dan EFIN yang Anda miliki. Setelah itu cek email yang Anda masukkan dalam form online yang disediakan. Di email tersebut akan disediakan link untuk melakukan reset password Anda. Dan Anda dapat memasukkan password baru untuk akun DJP Online Anda.

Salah memasukkan password DJP Online

Tidak Punya EFIN

Dari tadi kita membicarakan soal EFIN dan EFIN lagi. Apa itu EFIN? Pada artikel Cara Mudah Daftar e-Filing Pajak DJP Online kami sudah membahas bagaimana proses pendaftaran akun DJP Online. Kami sangat menyarankan Anda untuk membacanya terlebih dahulu.

EFIN merupakan kode verifikasi yang digunakan untuk mendaftar akun DJP Online. Namun jika terjadi masalah-masalah seperti di atas, maka sistem DJP Online akan selalu meminta kode EFIN kembali. Untuk itu, kami menyarankan untuk mencatat atau menyimpan kode EFIN tersebut.

Bagi Anda yang lupa dengan kode EFIN Anda, maka Anda harus datang ke kantor pajak untuk mencetak kembali kode EFIN tersebut. (Baca: Lupa eFin Pajak Bagaimana? Ini yang perlu Anda lakukan)