Cara Mudah Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Scan Faktur Pajak Masukan

Kelemahan aplikasi e-Faktur Pajak yang masih ada sampai saat ini adalah pada menu input Pajak Masukan yang harus dilakukan secara manual. Jadi, bagi Anda yang memiliki transaksi berjumlah ratusan bahkan ribuan tentu akan mengalami kesulitan jika harus input manual satu per satu.

Barcode efaktur adalah aplikasi yang menjawab kelemahan aplikasi efaktur tersebut. Berikut adalah panduan singkat Cara Mudah Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak.

Log in ke bacode efaktur

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

 

Pilih SCAN Barcode dan Mulai scan faktur pajak yang Anda miliki

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

 

Berikut hasil scan faktur pajak di aplikasi barcode efaktur

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

 

Pilih "eFaktur Export" dan akan dimunculkan hasil scan faktur pajak

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Centang semua hasil scan faktur pajak, kemudian pilih proses export

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Buka aplikasi eFaktur Pajak DJP, kemudian pilih menu Pajak Masukan > import

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Cari file CSV hasil export dari aplikasi barcode efaktur

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Hasil import CSV akan nampak seperti ini

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Untuk upload faktur pajak masukan silahkan kembali ke menu Faktur > Pajak Masukan > Administrasi Faktur

Scan e-Faktur Pajak Masukan dan Export CSV ke Aplikasi e-Faktur Pajak

Terakhir tinggal lakukan upload faktur seperti biasa. Jangan lupa untuk menjalankan uploader di menu Manajemen Upload. Jika masih bingung silahkan simak video berikut


Aplikasi barcode efaktur juga tersedia versi android untuk melakukan scan barcode faktur pajak, sehingga Anda dapat menggunakan smartphone Anda untuk melakukan scanning faktur pajak masukan. Berikut video penjelasannya

Perhitungan Pajak Payroll (PPh Pasal 21)

Perhitungan Pajak Payroll (PPh Pasal 21)

Apa itu Payroll?

Istilah “payroll” sebenarnya mengacu pada daftar para karyawan yang menerima kompensasi dari perusahaan, dimana tempat dia bekerja. Namun, kebanyakan perusahaan umumnya menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada uang yang dibayarkan kepada para karyawan atau berbagai catatan yang menjelaskan berapa banyak uang yang diinginkan oleh setiap karyawan.

Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi dan ekonomi, payroll merupakan suatu sistem penggajian yang dirancang khusus oleh suatu perusahaan agar proses penggajian para tenaga kerja yang bersangkutan menjadi lebih efektif dan efisien.

Penggajian juga bisa merujuk ke perusahaan, departemen, atau perangkat lunak (software) yang digunakan untuk memproses gaji dan pajak atau proses perhitungan dan distribusi gaji karyawan. Gaji dapat mempengaruhi setiap aspek organisasi, mulai dari reputasi perusahaan hingga moral para karyawannya.

Bagi setiap organisasi, software penggajian atau outsourcing payroll yang digunakan untuk membantu dalam mengurangi stres dan meminimalkan kesalahan. Sistem payroll software dirancang agar proses penggajian lebih mudah dan lebih cepat sehingga para karyawan dapat menerima gaji pada waktu yang tepat. Hal tersebut mempermudah Anda untuk fokus dalam menjalankan bisnis Anda.

Metode Penghitungan Payroll

Proses penggajian terdiri dari perhitungan pembayaran kepada para karyawan sebagai hasil penyelesaian sebuah pekerjaan atau tugas suatu perusahaan – apakah perhitungan tersebut berdasarkan jam kerja atau jumlah hari dalam satu minggu yang ditambah dengan jumlah total jam kerja seorang karyawan dalam satu bulan, tunjangan upah lembur, tunjangan hari raya, dan deduksi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156. Sistem penggajian perlu diproses oleh setiap perusahaan secara berkala. Ini bisa diproses secara mingguan, dua bulanan, bulanan atau harian.

Perhitungan gaji merupakan proses rumit yang bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Setiap perusahaan mungkin memiliki struktur penggajian sendiri yang terdiri dari berbagai komponen penggajian yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Selain itu, banyak hukum khusus semacam Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti tindakan kesejahteraan para tenaga kerja, pembayaran gaji dan upah, dan upah minimum dapat mempengaruhi perhitungan gaji. Di bawah upah minimum, para karyawan perlu diberi beberapa komponen gaji wajib kena pajak yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Proses penggajian juga melibatkan perhitungan gaji yang akurat, pencairan dana, slip gaji, dan pengelolaan pajak gaji sesuai dengan standar kepatuhan hukum. Semua kegiatan ini tidak dapat dilewati dan harus dilakukan dengan menggunakan payroll software untuk memastikan bahwa para karyawan tidak mendapatkan slip gaji yang salah dan semua kepatuhan hukum terpenuhi.

Perhitungan Pajak Payroll (PPh Pasal 21)

Perhitungan pajak penghasilan (PPh) suatu karyawan pada suatu perusahaan menggunakan beberapa metode perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan PPh pasal 21. Perusahaan dapat menggunakan metode perhitungangross, yaitu apabila pajak dibayakan sendiri oleh karyawan suatu perusahaan.

Jika menerapkan metode gaji gross, maka pesangon yang diterima karyawan nantinya adalah akan otomatis bersifat gross sehingga perhitungan kewajiban atas uang pesangon tersebut yang Anda lakukan otomatis sudah bernilai gross. Selain metode perhitungan gross terdapat metode pehitungan nett, yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Metode ini perlu menambahkan porsi pajak dalam perhitungan kewajiban.

Selain itu terdapat metode perhitungangross-up yang berarti karyawan diberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong. Tunjangan Pajak berarti perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan berupa tunjangan pajak seperti halnya tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan lainnya. Dalam menghitungnya perusahaan dapat menggunakan metode gross-up, sehingga seakan-akan penghasilan karyawan menjadi lebih besar dengan adanya tambahan penghasilan tunjangan pajak tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan karyawan (payroll) setiap bulannya juga terdapat untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di bawah ini terdapat contoh cara menghitung pajak penghasilan karyawan (PPh) yang sesuai dengan pasal 21 :

Ani adalah karyawati pada perusahaan PT. LinovHR yang menerima gaji Rp3.000.000,00 per bulan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,89% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Ani juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Ani membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,00% dari gaji, sedangkan Ani membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji.

1. Hitung penghasilan kotor (bruto) Anda tiap bulannya

Penghasilan kotor meliputi gaji setiap bulan dan berbagai tunjangan yang menyertainya.
Contoh Perhitungan
Gaji         3.000.000,00
Tunjangan Lainnya: lembur (overtime)         2.000.000,00
Penghasilan bruto         5.000.000,00

2. Hitung pengeluaran yang mengurangi penghasilan kotor Anda

Setelah menentukan gaji kotor Anda, hitung juga potongan-potongan bulanan yang harus Anda keluarkan menggunakan uang gaji tersebut. Potongan-potongan yang dimaksud contohnya adalah, biaya Jamsostek, biaya iuran pensiun, dan sebagainya.
Contoh Perhitungan
Pengurangan        
Biaya Jabatan: 5% x 5.000.000,00 = 250.000,00    250.000,00   
BPJS Ketenagakerjaan    125.700,00   

3. Hitung penghasilan bersih (netto)

Dengan cara mengurangi jumlah penghasilan kotor (pada tahap pertama) dengan jumlah tahap kedua. Sehingga didapatkan angka penghasilan bersih Anda setiap bulannya.
Contoh Perhitungan
Penghasilan bruto         5.000.000,00
Pengurangan        
Biaya Jabatan: 5% x 5.000.000,00 = 250.000,00
BPJS Ketenagakerjaan    125.700,00
Penghasilan neto sebulan         4.624.300,00

4. Hitung penghasilan netto selama setahun

Untuk mendapatkan angka penghasilan netto selama setahun Anda tinggal mengalikan jumlah langkah penghasilan bersih (netto) per bulan dikalikan 12 (jumlah bulan dalam setahun).
Contoh Perhitungan
Penghasilan neto setahun 12 x4.624.300,00 = 55.491.600,00

5. Hitung penghasilan yang tidak dikenai pajak dan penghasilan yang dikenai pajak

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tergantung dari status anda sebagai pekerja. Ada perbedaan PTKP jika anda sudah menikah atau belum menikah, sudah memiliki anak atau belum memiliki anak, dan seterusnya. Untuk menentukan penghasilan yang dikenai pajak, anda tinggal mengurangkan jumlah tahap empat dikurangi jumlah tahap kelima.
Contoh Perhitungan
Penghasilan neto setahun 12 x4.624.300,00         55.491.600,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): (TK/0) untuk WP sendiri    36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun         19.491.600,00

6. Hitung pajak penghasilan pribadi Anda dalam setahun

Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan jumlah penghasilan kena pajak dengan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Contoh Perhitungan
PPh Terutang (Tarif PPh Pasal 21)        
5% x19.491.600,00         974.580,00

7. Menentukan pajak penghasilan pada bulan berjalan

Caranya dengan membagi pajak penghasilan pribadi setahun (PPh Terutang) dibagi 12. Maka anda akan mengetahui PPh anda selama bulan tersebut.
Contoh Perhitungan
PPh Pasal 21 bulan Juli = 974.580,00 : 12         81.215,00
Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp81.215,00 x 120% = Rp 97.458,00

Menguasai penghitungan Pajak Penghasilan karyawan bagi divisi payroll dalam suatu perusahaan adalah hal yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh mereka. Permasalahannya adalah, bagaimana jika anda memindahtugaskan pekerjaan ini kepada bagian HRD yang mungkin seringkali kewalahan dan berdampak pada akurasi perhitungan yang keliru? Maka salah satu solusi yang dapat anda ambil adalah dengan menggunakan jasaPayroll Outsourcing yang memilik tim yang expert dalam menangani PPh 21 anda.

Referensi: linovhr.com

Konsultan Pajak dan Akuntan Pajak Taxpro

Konsultan Pajak dan Akuntan Pajak Taxpro

Jasa Konsultan Pajak dan Akuntan Pajak Taxpro

Taxpro, Profesional Pajak Indonesia. Taxpro bukan hanya akuntan pajak dan konsultan pajak, Taxpro adalah profesional pajak, perpajakan full service, Transfer Pricing, akuntansi, pembukuan, audit umum dan konsultan hukum pasar modal.

Taxpro membantu meminimalkan pajak dan risiko bisnis Anda. Misalnya menyarankan, merencanakan dan menyiapkan laporan pajak bulanan dan tahunan Anda atau pengembalian pajak. Taxpro membantu menyelesaikan kasus pajak, audit pajak, keberatan pajak, dan banding. Taxpro juga memiliki divisi pelatihan perpajakan dan transfer pricing. Taxpro membantu membuat Dokumentasi Harga Transfer, meninjau dan memenuhi Lampiran 3A / 3B dari Surat Pemberitahuan Pajak.

Kini, Taxpro memiliki divisi Konsultan Hukum Pasar Modal atau Pasar Modal. Keakraban hukum dan peraturan Pasar Modal merupakan salah satu poin kuat yang membantu klien untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek di Indonesia dan luar negeri.

Taxpro juga membantu klien dalam membangun penasihat dan staf in-house mereka untuk memastikan kepatuhan klien terhadap undang-undang dan peraturan setelah penawaran umum perdana. Pekerjaan di bidang ini mencakup proses due diligence legal untuk dilaporkan dalam audit hukum yang menyimpulkan dengan pendapat hukum kami untuk menutup transaksi. Keahlian kami juga akan memasukkan kompetensi untuk memberikan pendapat hukum atas penerbitan obligasi baik lokal maupun internasional.

Pendiri dan Managing Partner Taxpro

Wahyudi Siswantoro, Ak., CA., M.M. 

Wahyudi adalah Pendiri dan Managing Partner taxpro. Dia telah bekerja untuk Direktorat Jenderal Pajak lebih dari 20 tahun. Dengan studi mulai dari STAN dan terus menjadi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas di Jakarta, jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Tim untuk Kasus Transfer Pricing di Kantor Wajib Pajak Besar 1, Jakarta.

Selama bekerja, dia memegang beberapa posisi strategis dan kunci. Dia melakukan pemeriksaan pajak untuk perusahaan lokal dan multinasional, dan juga ditunjuk untuk terlibat langsung dalam Kasus Transfer Pricing untuk Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dia juga adalah penulis dan perumusan modul audit penting yang akan digunakan oleh semua auditor di Indonesia untuk sektor minyak dan gas, batubara, minyak sawit dan gula. Pada tahun 2012, Wahyudi dianugerahi oleh DJP atas prestasinya dalam menghasilkan pendapatan pajak.

Pada 2014, Wahyudi mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum membuat TaxBrite (sekarang adalah taxpro), dia telah mendapatkan sertifikat Akuntan Publik (Ak-D-26487), sertifikat Akuntan Profesi (CA. No 11.D26487), sertifikat USKP dari IKPI, dan Kuasa Hukum Pajak Terdaftar (KH-00097 ). Ia juga aktif sebagai pelatih di berbagai organisasi dan universitas.

Senior Partner Taxpro

Saleh Basir, SE., Ak., SH., CPA, CPSAK. 

Saleh adalah Partner dari Taxpro, Profesional Pajak Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Bisnis Universitas Indonesia.

Dia telah aktif terlibat dalam perumusan draft peraturan dan promosi melalui seminar, lokakarya dan diskusi panel yang diselenggarakan oleh beberapa firma hukum dan organisasi atau institusi; aktif menghadiri seminar tentang topik bisnis dan hukum perusahaan.

Beliau aktif sebagai anggota Komite Audit Indonesia (IKAI), anggota Dewan Direktur Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sebelum bergabung dengan Taxpro, ia bekerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Teori Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi & Audit Keuangan. Anggota Komite Audit BPJS Kesehatan (dahulu PT Askes (Persero), Anggota Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Partner di Granada Law Firm, Partner di JMT Law Firm, Senior Auditor (Kantor Akuntan Publik Drs. Syarief Basir, MBA) dan sebagai Analis Pencatatan Divisi Bursa Efek Jakarta.

Beliau memiliki Certified Certified PSAK (CPSAK), Certified Public Accountant (CPA) dari Ikatan Akuntan Indonesia, Manajer Investasi Bersertifikat dari Komite Standar Profesi Pasar Modal, dan Penjamin Emisi Efek dari Komite Standar Profesi Pasar Modal.

Donal, SE., Ak., ACCA., CFA.

Donal adalah Partner dari Taxpro, Profesional Pajak Indonesia. Beliau adalah Manajer Keuangan & Akuntansi, Penasihat dan Konsultan Pajak & Akuntansi Perusahaan dalam waktu 18+ tahun pengalaman (terutama) di perusahaan industri dan perdagangan minyak dan gas bumi, telekomunikasi & telekomunikasi (MNCs, dengan pengetahuan yang luas tentang pajak perusahaan prinsip dan teknik perencanaan pajak internasional dalam penataan perusahaan, usaha patungan, negosiasi, akuisisi dan divestasi, perjanjian pajak berganda dan pemotongan pajak.

Donal dianugerahi oleh USU Programe Universitas Sumatera Utara Tahun 1992. Ia bekerja di banyak perusahaan, seperti Registered Public Auditor Prasetio, Utomo & Co Anggota Arthur Anderson, PT. Mobafone Indonesia, PT. Protelindo, PT. Multi Tambangjaya Utama (MTU) anak perusahaan Asia Thai Mining, PT. Jaringan Admax, PT. ESPI Swinstad Pacific, Grant Thornton Indonesia, Grant Thornton Indonesia, dan Panasonic.

Dia telah mendapatkan gelar Master dari Tilburg University di Belanda, bidang Fiskal Institut Tilburg (FIT), Bisnis Internasional, Perdagangan, dan Hukum Perpajakan. Dia telah mendapatkan Kursus Independen dari Akademi Pajak Singapura (Program Pajak Eksekutif) Transfer Pricing & International Tax Planning dan IBFD International Tax Course of Transfer Pricing.

Agus Eko Sutriyono, SE. Ak, CA, CMA, BKP.

Agus adalah Senior Partner dari taxpro. Agus bekerja di banyak perusahaan multinasional di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Berawal dari UGM (Universitas Gadjah Mada), Master dari Universitas Padjadjaran, dan Akuntan Manajemen Bersertifikat dari ICMA Victoria, Australia.

Dia memegang Uji Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), sertifikat pemegang C dan merupakan Kuasa Hukum Pajak Terdaftar.

Update e-Faktur 2.0 | Cara Install Aplikasi e-Faktur Pajak 2017 | Solusi Jika Gagal Update

Update e-Faktur 2.0 | Cara Install Aplikasi e-Faktur Pajak 2017 | Solusi Jika Gagal Update

Update e-Faktur Versi 2.0

Per tanggal 1 Oktober 2017 aplikasi e-Faktur update ke versi 2.0. Bagi Anda yang masih menggunakan aplikasi e-Faktur lama versi 1.0.46 silahkan segera melakukan update ke e-Faktur versi 2.0 karena aplikasi e-Faktur lama sudah tidak dapat digunakan untuk melakukan pembuatan Faktur Pajak maupun pelaporan SPT Masa PPN.

Installer e-Faktur 2.0 untuk berbagai sistem operasi komputer bisa Anda donwload di sini https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Atau bisa download di link di bawah ini
(link installer e-faktur dari website resmi efaktur pajak https://efaktur.pajak.go.id)

Fitur Baru e-Faktur Versi 2.0

e-Faktur 2.0 tidak mengalami banyak perubahan secara tampilan, jadi bagi Anda yang sudah terbiasa dengan aplikasi lama tidak akan kesulitan dalam menggunakan e-Faktur 2.0. Berikut daftar fitur-fitur tambahan dan perbaikan yang diterapkan pada e-Faktur 2.0:
  • Pembatalan Faktur Pajak yang bisa dilakukan setelah lawan transaksi menyetujuinya
  • Pembatalan Retur Faktur Pajak
  • Peringatan pada saat nilai transaksi yang direkam melebihi Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
  • Notifikasi untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom Referensi untuk Pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau 00.000.000-0.000.000
  • Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur
  • Penambahan Cap "PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2015”
  • Penambahan Cap "PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 74 Tahun 2015”
  • Penambahan Cap "PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2015”

Cara Install Aplikasi e-Faktur 2017

Sebelum melakukan update e-Faktur 2017 secara otomatis atau manual, lakukan back up database terlebih dahulu karena ini sangat penting, untuk menghindari hal-hal yang tidak dingiinkan. Kemudian update eFaktur versi 2.0 dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
  • Back Up Database e-Faktur Lama (Versi 1.0.46)
    Pastikan aplikasi eFaktur Desktop tidak sedang dijalankan saat melakukan back up database. Kemudian, lakukan copy folder database dan simpan di direktori lain yang aman.
    Folder database bisa juga disimpan dalam bentuk RAR terlebih dahulu atau disimpan di storage eksternal (flaskdisk/cloud). Pastikan folder database yang di-back up telah berisi data terbaru yang dimasukkan, khususnya pada data faktur yang di-approved.

  • Auto-update dari e-Faktur Lama (Versi 1.0.46)
    Selanjutnya, jalankan auto-update. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang bagus sebelum menjalankan etaxinvoice. File etaxinvoice yang dimaksud adalah file pada folder efaktur versi lama (e-Faktur versi 1.0.46). Kemudian biarkan auto-update berjalan hingga selesai.

    Agar auto-update berjalan lancar, pilih waktu yang bukan waktu puncak penggunaan aplikasi eFaktur seperti batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN. Setelah auto-update selesai dan berhasil, periksa kembali data faktur yang dimasukkan.

Solusi Jika Gagal Update e-Faktur Versi 2.0

Tetapi jika auto-update gagal, lakukan update manual dengan menggunakan folder database yang telah di-back-up dan unduh file aplikasi eFaktur 2.0. Simpan folder database lama di dalam folder eFaktur 2.0 dan jalankan file ETaxInvoiceUpd.exe.

Selanjutnya, ganti nama file ETaxInvoiceUpd.exe tersebut menjadi ETaxInvoiceUpd_Old.exe. Update manual pun selesai dijalankan. Selanjutnya, periksa kembali apakah data Anda masih ada dan kemudian jalankan aplikasi eFaktur 2.0 seperti biasa.

Referensi: www.online-pajak.com

Formulir SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1195, dan SPT Masa PPN 1101 PUT

Formulir SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1195, dan SPT Masa PPN 1101 PUT

Formulir SPT Masa PPN

Formulir SPT Masa PPN adalah formulir pajak yang dipergunakan untuk melakukan pelaporan pajak bulanan untuk jenis pajak PPN. Ada beberapa jenis Formulir SPT Masa PPN berdasarkan jenis dari Wajib Pajak. Silahkan donwload formulir SPT Masa PPN berikut ini sesuai dengan kebutuhan Anda.

Formulir Pajak SPT Masa PPN Pengkreditan PM 2011

  1. Formulir 1111DM Induk
  2. Formulir 1111DM Lampiran II
  3. Formulir 1111DM Petunjuk Teknis
  4. Formulir 1111DM Panduan Cetak Form

Formulir Pajak SPT Masa PPN 2011

  1. Formulir 1111 Induk
  2. Formulir 1111 Lampiran II
  3. Formulir 1111 Petunjuk Teknis
  4. Formulir 1111 Panduan Cetak Form

Formulir Pajak SPT Masa PPN 2008

  1. Formulir 1108 Induk
  2. Formulir 1108 Lampiran A
  3. Formulir 1108 Lampiran B

Formulir Pajak SPT Masa PPN Bukan Pemungut

  1. Petunjuk Pengisian 1195
  2. SPT Masa PPN 1195 (KEP-12/PJ/1995)

Formulir Pajak SPT Masa PPN Pemungut

  1. SPT Masa PPN 1101 PUT
  2. Petunjuk Pengisian 1101 PUT

Mulai Juli 2016, untuk Wajib Pajak Badan Usaha atau Perusahaan pelaporan SPT Masa PPN wajib menggunakan aplikasi e-Faktur Pajak. Selengkapnya bisa di baca di sini -> e-Faktur Pajak